Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR mendesak dilakukan pengusutan lebih lanjut mengenai dugaan suap Rp5 miliar untuk megganjal penggunaan hak angket Blok Cepu.
Hal itu disampaikan Panda Nababan dan Hasto Kritiyanto (F-PDIP) dan Indealisman Dachi (F-Bintang Pelopor Demokrasi) di Gedung DPR/MP Jakarta, Selasa. Rapat paripurna DPR pada hari yag sama akhirnya mengkandaskan angket Blok Cepu walaupun ada dugaan suap untuk mengganjal pengunaan hak ini.
Dugaan suap sebesar Rp5 milyar merebak dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas hak angket Dewan atas pengelolaan blok Cepu oleh ExxonMobil.
Anggota DPR dari FPDI-P Panda Nababan sebelum rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma`arif sempat minta agar ada klarifikasi dugaan suap.
Dugaan suap yang diarahkan untuk menggagalkan hak angket DPR itu harus diusut tntas. "Ini menyangkut citra DPR, maka harus diklarifikasi dulu, kalau perlu pendapat fraksi ini ditunda sampai ada penjelasan," kata Panda.
Namun rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi tetap dilanjutkan dan dilakukan voting yang hasilnya megkandaskan usul penggunaan hak angket Blok Cepu.
Idealisman Dachi mendukung pernyataan Panda Nababan. "Karena menyangkut kredibilitas anggota DPR seharusnya ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi. Hanya dengan cara ini semua jadi jelas, jangan asal melempar isu yang mencemarkan DPR kalau tak ada buktinya," katanya.
Namun, sebaliknya anggota DPR dari FPG Sjamsul Bachri mengatakan tidak perlu menanggapi isu tersebut. Lagi pula tidak semua itu anggota DPR bisa dibeli kalau akhirnya harus mengorbankan kredibilitasnya. "Saya kira pembahasan ini harus dilanjutkan dan tak perlu menanggapi hal yang tidak jelas," katanya.
Anggota Fraksi PDI-P Hasto Kristiyanto meyakini kebenaran dugaan suap tersebut. Kandati demikian, ia mengakui tidak mudah untuk membuktikan atau mendapatkan bukti autentik mengenai praktek kotor tersebut.
"Keyakinan saya karena sebelum reses lalu ada yang menghubungi melalui telpon yang mengatakan sebaiknya hak angket dibatalkan saja toh pada akhirnya juga kalah," kata Hasto sambil menambahkan kalau orang itu juga menjanjikan pemberian uang dari Rp20 juta hingga naik ke Rp50 juta.
Penelpon juga menawarkan bisnis jual beli tanah. Caranya anggota DPR itu ditawari untuk membeli tanah dengan harga Rp75 ribu per meter dan dijamin tiga bulan berikutnya bisa dijual dengan harga lebih dari Rp300 ribu per meter.
"Ini benar-benar saya alami sendiri dan saya bersedia menjadi saksi bila memang akan ada proses hukum di mana saja," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
