Jakarta, 9/12 (ANTARA) - Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ad interim Agung Laksono, urung merestui Kongres PSSI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang akan digelar pada Senin (10/12), demi menghindari penjatuhan sanksi dari FIFA terkait dualisme persepakbolaan.

"Kami tidak merekomendasi penyelenggaraan kongres PSSI di Palangka Raya, karena tidak sesuai dengan nota kesepahaman atau MoU yang telah dibuat sebelumnya," kata Agung Laksono di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Minggu.

Agung mengatakan bahwa MoU antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) tersebut mengharuskan pengikutsertaan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Solo Juli 2011.

Agung yang menggantikan Andi Mallarangeng itu telah bertemu dengan para pengurus PSSI pada Sabtu malam (8/12) yang menginstruksikan pelaksanaan sejumlah butir-butir MoU.

Tiga poin penting nota kesepahaman adalah pengembalian empat anggota Komisi Eksekutif (Exco) PSSI, penyatuan liga, dan penyelenggaraan Kongres PSSI dengan peserta Kongres KLB Solo.

Namun, PSSI tidak melaksanakan salah satu poin tersebut dengan tidak mengikutsertakan peserta Kongres Luar Biasa Solo dalam kongres di Kalimantan Tengah.

Agung pun mengaku menyetujui penyelenggaraan kongres Palangka Raya karena PSSI telah berjanji melaksanakan MoU dengan menyertakan pemilih (voter) Solo pada kongres nanti.

Akan tetapi, peserta KLB Solo tidak juga mendapatkan verifikasi dari PSSI sampai Minggu (9/12).

La Nyalla Mattalitti sebagai salah satu anggota Exco PSSI yang telah dikembalikan statusnya menyatakan akan menggelar kongres lain versi KPSI, karena dia memiliki hak sebagai Komisi Eksekutif.

Keputusan Ketua Umum KPSI itu bukan tanpa alasan sebab pihaknya merasa dirugikan PSSI karena tidak diberikan kesempatan mendaftarkan diri sebagai anggota Kongres Palangka Raya, meski menjadi voter KLB Solo.

(A061/C004)

Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2012