Koordinator Komunitas Nelayan Tradisional (Kontan) Aceh Barat Indra Jumpa di Meulaboh Senin mengatakan desakan tersebut melihat semakin banyaknya kapal nelayan dari berbagai daerah berlabuh dan sulit membongkar hasil tangkapan di daerah itu.
"Selain potensi kelautan besar, Aceh Barat juga diharapkan menjadi sentra pelabuhan ikan di bagian barat selatan Aceh, yang modern disinggahi kapal dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri," katanya.
Pemkab Aceh Barat merencanakan pada 2013 membangun pelabuhan perikanan samudera (PPS) kelas IV di areal seluas 12 hektare di bibir pantai perairan setempat setelah menyelesaikan survei awal dan survei Detail Enggeenering Design (DED).
Dalam proses pembangunan pelabuhan ikan bertaraf internasional tersebut Pemkab Aceh Barat harus menyediakan dana pembebasan tanah warga di seputar lokasi senilai Rp12,5 miliar, namun belum terlaksana karena tawaran harga ganti rugi tanah dianggap tinggi.
Mengenai hal tersebut kata Indra Jumpa, masyarakat nelayan sudah mufakat untuk bersedia bernegosiasi menyangkut harga tanah mereka melalui musyawarah bersama komunitas nelayan di Gampong Padang Seurahet.
"Kami masyarakat nelayan sudah duduk musyawarah bersama menyangkut persoalan harga tanah dan bersedia negosiasi dengan harga yang sesuai demi terlaksananya pembangunan pelabuhan," imbuhnya.
Masyarakat nelayan pemilik tanah di seputar kawasan pembangunan pelabuhan ikan tersebut menawarkan harga Rp300 ribu/meter, sementara pemerintah daerah selama ini hanya mewacanakan membeli tanah seharga Rp150 ribu/meter.
Lebih lanjut dijelaskan, para nelayan di Aceh Barat sudah menantikan dibangunnya PPS kelas IV tersebut sehingga dapat menjadikan wilayah itu sentra perikanan di wilayah pantai barat Aceh.
Selain akan ada nilai tambah bagi para nelayan sendiri dengan tersedianya sarana pelabuhan yang memadai juga akan berdampak pada pembangunan Aceh Barat di sektor kelautan sesuai dengan potensi yang berlimpah.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2012
