Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data antara data yang disampaikan olehnya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kasus transaksi janggal di Kemenkeu.
"Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menkopolhukam sebagai Ketua Komite TPPU di Komisi III DPR RI, tanggal 29 Maret 2023, dengan yang disampaikan oleh Ibu Menkeu di Komisi XI DPR RI, tanggal 27 Maret 2023," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin.
Menurut dia, sumber data yang dimiliki oleh keduanya adalah sumber yang sama, yaitu data agregat atau data uang yang keluar dan masuk di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK sejak tahun 2009 sampai dengan 2023.
Perbedaan yang ada, tambah Mahfud, hanya disebabkan oleh perbedaan cara pengklasifikasian dan penyajian data tersebut.
Dalam pertemuan itu, hadir Mahfud selaku Ketua Komite TPPU, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite TPPU, Sri Mulyani sebagai anggota Komite, serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly sebagai anggota Komite.
Berikutnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar sebagai anggota Komite TPPU dan beberapa pejabat eselon I pada kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU.
Baca juga: Mahfud: Komite TPPU bentuk satgas usut transaksi janggal Kemenkeu
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah tidak main-main berantas mafia perdagangan orang
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023