"Apa saja yang kami ukur? Di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri. Misalnya, nanti tinggal kami cek saja, berapa sih penurunan kemiskinan di kota A. Kalau kemiskinannya stagnan, tidak turun, ya nilai reformasi birokrasinya tidak bisa naik," kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dengan fokus pada dampak, tambahnya, evaluasi reformasi birokrasi tidak akan lagi menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan.
"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar. Ada biaya sekitar Rp150 miliar yang bisa dihemat," tambahnya.
Baca juga: MenPANRB: LKjPP bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah
Efisiensi tersebut merupakan perkiraan anggaran yang selama ini digunakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui beragam pertemuan, rapat, penyiapan dokumen, dan sebagainya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya Kemenpan RB mempertajam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Sebagai daerah piloting pelaksanaan RB Tematik pengentasan kemiskinan, Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan berbagai strategi dan program kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Baca juga: Menteri PAN-RB Azwar Anas silaturahim ke Ponpes Darussalam Banyuwangi
"Sebagai daerah piloting, Jawa Timur telah menorehkan capaian tematik yang baik. Kami berhasil menurunkan kemiskinan 336 ribu jiwa, yang merupakan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia," jelasnya.
Selama lima tahun terakhir mulai 2018 hingga 2022, realisasi investasi Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif.
Peningkatan investasi signifikan terjadi di 2022, yang meningkat 38,8 persen dibanding 2021. Realisasi penanaman modal asing juga meningkat sebesar 66,7 persen; sementara penanaman modal dalam negeri meningkat 24,5 persen.
"Kami, jajaran Pemprov Jawa Timur serta jajaran pemkab dan pemkot di Jatim, menyambut baik RB tematik. Kami siap melaksanakan RB tematik," ujar Adhy.
Baca juga: Komisi II minta Kemenpan RB segera selesaikan urusan tenaga honor
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
