Arab Saudi, yang memimpin koalisi dalam memerangi Houthi sejak 2015, berupaya untuk mencapai perjanjian gencatan senjata permanen untuk mengakhiri campur tangannya dalam perang yang sudah menghabiskan ribuan korban jiwa dan membuat jutaan lainnya kelaparan itu.
Dua sumber dari Yaman mengatakan bahwa tim dari Arab Saudi bertolak dari Sanaa pada Kamis setelah kunjungan yang mengisyaratkan inisiatif untuk mengikuti gencatan senjata yang ditengahi PBB, menyusul persetujuan untuk memperbaiki hubungan Arab Saudi dan Iran yang dibuat pada bulan lalu.
Pejabat Houthi Mohammed Al Bukhaiti mengatakan bahwa negosiasi-negosiasi tersebut "berjalan lancar". Pejabat Houthi lain, Abdulmalik Alejri, mengatakan di Twitter bahwa "dengan tekad dan niat jujur, masalah-masalah yang masih tersisa bisa diselesaikan."
Baca juga: PBB apresiasi progres perundingan damai dengan Houthi di Yaman
Para narasumber mengatakan pada Reuters bahwa diskusi antara Arab Saudi dan Houthi, yang difasilitasi oleh Oman, berfokus seputar gencatan senjata, pembukaan kembali dermaga-dermaga dan bandara Sanaa yang dikuasai Houthi, pemberian upah kepada aparatur sipil negara, upaya pembangunan kembali, serta penarikan pasukan asing dari wilayah Yaman.
Dua narasumber Yaman, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa kedua pihak bisa menyetujui gencatan senjata saat mereka berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka.
Menurut narasumber yang mengetahui tentang negosiasi itu, beberapa hal yang dimaksud termasuk pembayaran aparatur sipil negara —yang menurut Houthi termasuk tentara— menggunakan uang dari hasil perdagangan minyak, serta jadwal untuk penarikan pasukan asing dari negara itu.
Konflik yang disusul oleh intervensi terhadap Houthi setelah mereka menggulingkan pemerintah Sanaa yang didukung Arab Saudi pada 2014 adalah permasalahan yang melibatkan banyak sisi karena adanya beberapa faksi Yaman yang bersaing untuk menyebarkan pengaruh mereka.
Baca juga: Dua pihak bertikai di Yaman sepakat tukar 880 tahanan
Houthi adalah otoritas de facto di Yaman bagian utara. Pemerintahan yang diakui secara internasional adalah dewan kepresidenan yang dibentuk oleh arahan Arab Saudi tahun lalu, yang mengambil alih kekuasaan dari presiden Yaman yang diasingkan.
Konflik tersebut dianggap sebagai salah satu dari sejumlah perang proksi antara Arab Saudi dan Iran, yang masing-masing adalah kekuatan regional Muslim Sunni dan Syiah di wilayah Timur Tengah.
Keduanya sepakat untuk memperbaiki hubungan diplomatik mereka yang terhenti pada 2016, saat Riyadh berupaya meredam ketegangan kawasan dan berfokus pada prioritas ekonomi.
Sumber: Reuters
Baca juga: UNICEF sebut 11 juta anak Yaman butuh bantuan kemanusiaan
Baca juga: WHO: Yaman butuh bantuan internasional darurat untuk layanan kesehatan
Pewarta: Mecca Yumna
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2023
