"Pascakongres, secara de facto tidak ada faksi. Faksi itu kalau saya, Andi, Anas berseberangan. Kita tidak pernah berseberangan, selalu bersama-sama," kata Marzuki saat menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara dan Angkatan Laut di Istana Negara Jakarta, Senin, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.
"Bahwa ada orang-orang dibawah yang tidak mengerti perjalanan sejarah Demokrat bisa saja mereka mengelompok-kelompokkan," ujarnya melanjutkan.
Marzuki mengatakan upaya-upaya mengelompokkan tersebut dipandangnya tidak baik dan hal ini juga menjadi perhatian Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ini yang menurut kami tidak baik. Itu juga telah diperingatkan oleh Ketua Dewan Pembina, jangan ada lagi yang mengelompok-kelompokkan. Kita di pimpinan tidak merasa ada itu dan kita selalu bersama-bersama. Kalau analisis-analisis pengamat saya bilang semua salah," katanya.
"Partai kita solid dari sisi kepempimpinan internal. Bahwa ada kekurangan-kekurangan kepemimpinan Anas wajar karena beliau masih sangat muda. Itu kita lengkapi, kita dorong, kita melalui Dewan Pembina selalu menjaga agar kepemimpinannya tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai rotasi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Marzuki mengatakan rotasi tersebut di tingkat operasional dan tidak mencerminkan adanya faksi.
Ia menegaskan bahwa dalam tubuh elit Partai Demokrat tidak ada faksi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak pas dalam DPP maka itu menjadi kewenangan DPP.
"Bisa saja dalam perjalanan ada yang suka ada yang tidak suka, ada yang mendukung dan tidak mendukung dalam politik itu biasa. Tetapi menurut saya itu dinamika saja, itu menyangkut kewenangan DPP," tegasnya.
Sementara mengenai ada beberapa kader partai yang tersangkut masalah hukum, Marzuki mengatakan persoalan hukum yang dihadapi oleh masing-masing kader merupakan tanggung jawab masing-masing.
"Itu tanggung jawab secara pribadi. Tidak bisa dikatakan itu jadi tanggung jawab kami, tanggung jawab partai. Ini harus dipisahkan, ada persoalan pribadi yang bersangkutan terkena kasus hukum jangan dikaitkan dengan partai," katanya.
(P008/A011)
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2012
