"Daerah perlu berpikir untuk lebih dekat dengan lokalitas yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan pangan. Ini yang perlu BSKDN arahkan kepada daerah," kata Yusharto sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal tersebut dia sampaikan saat Memimpin Rapat Persiapan Penerapan Inovasi Diversifikasi Pangan di Wilayah Papua di Aula BSKDN, Jakarta, Senin.
Menurut dia, diversifikasi dapat menjadi upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan seperti beras. Dengan demikian, lanjut dia, daerah dapat menjamin ketersediaan pangan secara mandiri bagi masyarakatnya.
Di samping itu, Yusharto menambahkan melalui penerapan diversifikasi, maka masyarakat dapat menjadi lebih aktif, sehat, dan produktif.
Baca juga: BSKDN minta Pemprov Maluku susun RKPD berlandaskan ekonomi inklusif
Baca juga: BSKDN minta BRIDA Bali tingkatkan ekosistem inovasi berbasis riset
Ia menyampaikan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, sesuai dengan potensi, dan kearifan lokal.
Yusharto merekomendasikan enam pangan lokal pengganti beras di antaranya, singkong, jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu.
"Pemda bisa menawarkan inovasi pada daerah, mulai dari inovasi mesin produksi pangan di pabrik sagu misalnya, sehingga nanti produksi sagu tidak terbatas untuk lingkungan kabupaten saja, tetapi lebih luas dari itu," kata dia.
Yusharto mengatakan hingga saat ini ada sejumlah pemerintah provinsi dari daerah otonom baru (DOB) di Papua yang sudah mengalokasikan anggaran guna terselenggaranya penganekaragaman pangan di wilayah tersebut.
"Bahkan, ada provinsi dari DOB di Papua yang sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk mendukung diversifikasi pangan di tingkat lokal," ujar dia.
Dia menyampaikan bahwa Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo meminta BSKDN segera mengambil langkah agar hal yang sudah diupayakan pemerintah provinsi DOB di Papua tersebut dapat diarahkan dengan baik.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
