"Mengingat model koalisi parpol di Indonesia yang pragmatis, akan sangat mungkin parpol dan tokoh politik yang ada di lingkaran pemerintah mulai berlomba meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga yang menjadi jatahnya untuk membangun image baik sebagai persiapan pemilu," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaediaat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, akan ada kecenderungan para menteri dan pimpinan lembaga menggunakan kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga untuk kepentingan politik.
"Misalnya, ada tendensi para menteri sibuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah, tapi tujuan sebenarnya bukan untuk menjalankan program kementerian melainkan untuk mengejar target parpol. Hal seperti ini akan menjadi pemandangan umum pada 2013," ujarnya.
Ari mengingatkan pengawasan penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga juga harus diperketat karena rentan untuk kepentingan persiapan politik para calon-calon presiden dan legislatif.
"Kita bisa melihat bahwa anggaran yang terserap di beberapa kementerian dan lembaga tidak besar. Artinya, banyak dari anggaran yang dialokasikan itu masih tidak maksimal dan tidak tepat penggunaannya maka hal-hal seperti ini harus diwaspadai," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut adalah dalam bentuk iklan untuk pencitraan partai politik ataupun tokoh politik tertentu.
"Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya," jelasnya.
"Ini kan sebenarnya tidak perlu untuk masyarakat malah hanya membuang dana, dan hal seperti itu merupakan kampanye dini," lanjutnya.
Ari juga mengatakan anggaran di kementerian rentan disalahgunakan untuk pelatihan para kader parpol dan pembinaan organisasi masyarakat (ormas) pendukung parpol.
(Y012/A011)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2013
