Jakarta (ANTARA News) - Tim penilai dari Jepang mulai Juni, selama enam bulan, akan mempelajari keinginan Indonesia untuk meningkatkan kandungan lokal dalam pembangunan sistem Transportasi Cepat Masal (Mass Rapid Transportation/MRT).
"Mereka akan menilai masalah kandungan lokal karena ada keinginan pemerintah (mengubah sifat pinjaman dari mengikat ke tidak mengikat) agar bisa menggunakan kandungan lokal sampai 70 persen," kata Sekretaris Menteri Negara PPN/Bappenas, Syarial Loethan, sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin.
Dengan perubahan sifat pinjaman dari mengikat ke tidak mengikat, katanya, Pemerintah berharap bisa menggunakan kandungan lokal 70 persen dari sebelumnya 30 persen, meskipun suku bunga pinjaman naik menjadi 1,5 persen dari 0,75 persen.
"Karena ini proyek yang padat modal dan padat teknologi. Kita punya lebih dari 30 persen. Segala macam SDM, peralatan, dan tenaga ahli juga ingin kita libatkan," kata Syahrial.
Menurut dia, tim dari Jepang akan melakukan penilaian selama enam bulan ke depan. "Kalau harganya mahal, memang suku bunganya rendah tetapi belum tentu lebih murah."
Dia mengaku belum mengetahui apakah Jepang akan meluluskan keinginan Indonesia, termasuk apakah Jepang akan menangani sejak awal proyek MRT. "Dulu, yang disetujui Jepang dengan pinjaman mengikat adalah 800 juta dolar AS, sekarang saya belum tahu jumlahnya."
Dia menambahkan pihaknya memang telah menawarkan proyek MRT kepada pihak multilateral, namun sampai kini yang paling besar peluangnya untuk membiayai proyek tersebut adalah pemerintah Jepang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
