Pertemuan puncak antara kedua presiden tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Januari dan dituan-rumahi oleh Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn dengan fasilitasi Presiden Thabo Mbeki, pemimpin Panel Tingkat Tinggi Pelaksanaan Uni Afrika (AUHIP), demikian pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban.
"Sekretaris jenderal mendorong kedua presiden agar menangani secara pasti semua masalah yang mengganjal antara Sudan dan Sudan Selatan mengenai keamanan, demarkasi perbatasan dan status akhir Daerah Abyei" dan "agar secara mendesak mengaktifkan mekanisme keamanan perbatasan yang sudah disepakati dan ditandatangani pada 27 September 2012", kata pernyataan tersebut.
Pemimpin PBB itu menambahkan badan dunia itu siap mendukung semua pihak dalam penerapan kesepakatan mereka dan membantu dalam penyelesaian semua pertikaian yang masih ada, kata Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat.
Kedua negara yang bertetangga itu pada September menyepakati pembentukan zona perbatasan yang didemiliterisasi dan memulai kembali eksport minyak dari Sudan Selatan melalui Sudan. Minyak adalah sumber pendapatan penting bagi ekonomi kedua negara.
Kedua negara tersebut belum menarik pasukan mereka dari perbatasan mereka, satu syarat untuk memulai kembali penyaluran minyak. Kedua pihak saling menuduh pihak lain mendukung pemberontak di wilayah masing-masing.
Pertemuan puncak tersebut, yang dijadwalkan diadakan Jumat, telah dipandang oleh pengamat sebagai "pertemuan simpang-jalan" guna mengatasi masalah perbedaan antara kedua negara.
Pertemuan itu juga dipandang oleh para pengamat Sudan sebagai kesempatan terakhir dan persimpangan jalan bagi pemimpin kedua negara guna menyelesaikan perbedaan mereka dalam kerangka kerja Afrika.
(C003)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
