Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.
Menkumham: Tuduhan anak saya terlibat bisnis lapas bohong besar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan tuduhan keterlibatan anaknya, Yamitema Laoly, dalam bisnis di lembaga pemasyarakatan adalah bohong besar.
"Ah bohong besar itu, enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya," kata Yasonna ditemui wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Polda Sumut PTDH AKBP Achiruddin Hasibuan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) Sumut memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang hanya membiarkan tersangka AH melalukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.
"Seharusnya bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa malam.
Selengkapnya baca di sini.
Bareskrim terbitkan DPO dan cekal Dito Mahendra
Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Dito Mahendra, tersangka dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, setelah dia mangkir dari panggilan penyidik, Selasa.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa Dito Mahendra tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan penyidik hingga pemanggilan yang kedua kalinya juga tidak hadir.
Selengkapnya baca di sini.
Wamenkumham: RUU Perampasan Aset diserahkan ke DPR pada 16 Mei 2023
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR RI pada 16 Mei 2023.
"Direncanakan begitu masuk masa sidang pada 16 Mei akan diserahkan kepada DPR," ujar Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Insiden penembakan di Kantor MUI terjadi saat rapat pimpinan rutin
Insiden penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat terjadi saat pengurus melaksanakan rapat pimpinan rutin.
"Penembakan terjadi di lantai satu, saat kami sedang melaksanakan rapat dengan pimpinan MUI di lantai empat. Rapat rutin ini perdana kami lakukan setelah jeda Idul Fitri, membahas agenda umat," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
