“Untuk pengerjaan proyek yang sesuai dengan aturan, maka BUMN Karya akan dilibatkan dalam proses mekanisme tender,” ujar Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hakim menjelaskan pembiayaan dan sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) IKN, khususnya dalam lampiran II UU IKN mengenai skema pendanaan IKN, terdapat lima skema yang dapat digunakan oleh pemerintah.
Salah satunya adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, termasuk BUMN/swasta murni, antara lain BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta.
Selain itu, kata dia, juga dapat berupa BUMN melalui penugasan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menggunakan skema swasta murni, yakni melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Melalui skema tersebut, BUMN ditugaskan untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Oleh karena itu, BUMN Karya ikut serta dalam pembangunan IKN yang memang membutuhkan kerja sama pemerintah dengan BUMN, perusahaan swasta, dan juga investor dari berbagai negara,” ucap Hakim.
BUMN Karya adalah grup perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang konstruksi, maupun di bidang jasa konsultan konstruksi.
Grup perusahaan ini, kata Hakim, penting untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
