"Data awal kita saat ini 194.000, ini tetap data valid, tinggal diverifikasi lagi. Namun, kita terus melakukan sosialisasi, data ini bisa berkurang atau bertambah nantinya," kata Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis.
Budi menuturkan akan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk memverifikasi data warga yang tinggal di Ibu Kota.
"Kita udah kerja sama dengan RT dan RW untuk melakukan verifikasi," ucap Budi.
Adapun penonaktifan NIK KTP bagi warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta guna menertibkan administrasi kependudukan.
"Untuk tertib administrasi kependudukan dan supaya data akurat, perumusan kebijakan akan lebih akurat, nantinya kita tidak salah sasaran untuk memberikan subsidi ke masyarakat," jelas Budi.
Rencananya, Disdukcapil akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) KTP warga DKI Jakarta bagi warga yang tidak lagi berdomisili di Ibu Kota pada Maret 2024.
"Penonaktifkan sementara NIK-nya, dampaknya apa nih? saat melakukan transaksi misalnya perbankan, samsat, bayar pajak, bayar BPJS nanti akan ada semacam notifikasi bahwa anda harus ke Dinas Dukcapil jadi seperti itu," kata Budi.
Meskipun NIK KTP dinonaktifkan, kata Budi, data warga masih akan tersimpan. Warga harus menghubungi Dukcapil jika ingin mengaktifkan kembali NIK-nya.
Baca juga: Penonaktifan NIK KTP warga domisili di luar DKI berlaku Maret 2024Baca juga: Pemprov DKI dan Pemkot Bogor bahas kerja sama di bidang transportasi
Baca juga: Bima Arya dan Heru bahas penanganan banjir dan kemacetan
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2023
