Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI,Muhadjir Effendy menyatakan bahwa forum ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2023 sebagai momentum untuk melahirkan gagasan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan.
“Forum ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan tanpa kemiskinan dengan langkah kolaboratif, sinergis, dan terpadu dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera, Sejahtera, ekonomi tangguh, dan masyarakat sejahtera di kawasan Asia Tenggara,” katanya saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan forum Pengetahuan ASCC di Nusa Dua, Provinsi Bali, Ahad.
Dalam forum ASCC bertema “Addressing Gaps and Rethinking pathways to pemberantasan kemiskinan di ASEAN”, ia memaparkan dalam tiga dekade terakhir untuk tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu penduduk di bawah garis kemiskinan 1,9 dolar AS paritas daya beli (PPP). per kapita per hari juga terjadi penurunan yang signifikan.
Pada tahun 1990-an, Menko PMK mengungkapkan kemiskinan ekstrem di ASEAN sebesar 49 persen dan saat ini diperkirakan berada di bawah 10 persen.
Tiga dasawarsa kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di negara-negara anggota ASEAN pada 2020 berada di bawah lima persen bahkan ada yang mencapai nol persen, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hanya Laos yang masih mencatat tingkat kemiskinan ekstrem pada 2018 sebesar 10 persen.
Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan dalam tiga dekade terakhir dan kemampuan menghadapi lonjakan kemiskinan akibat dampak pandemi dan krisis global merupakan bekal a untuk memperkaya intervensi pengentasan kemiskinan dan merumuskan strategi ke depan. Langkah.
“Perkembangan tingkat kemiskinan yang baik dan signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya,” kata Muhadjir.
Saat ini, diakuinya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan serius.
Ini menilai ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik sebagai tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, lanjutnya, ASEAN perlu mengembangkan agenda pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap potensi krisis dan bencana yang tidak terduga.
Menurutnya, ketahanan energi, ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah dengan memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi terutama bagi kelompok miskin dan rentan (seperti penyandang cacat, lansia serta anak-anak dan perempuan).
“Selain itu, perkuat juga sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” demikian Muhadjir Effendy.
Pada tahun 1990-an, Menko PMK mengungkapkan kemiskinan ekstrem di ASEAN sebesar 49 persen dan saat ini diperkirakan berada di bawah 10 persen.
Tiga dasawarsa kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di negara-negara anggota ASEAN pada 2020 berada di bawah lima persen bahkan ada yang mencapai nol persen, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hanya Laos yang masih mencatat tingkat kemiskinan ekstrem pada 2018 sebesar 10 persen.
Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan dalam tiga dekade terakhir dan kemampuan menghadapi lonjakan kemiskinan akibat dampak pandemi dan krisis global merupakan bekal a untuk memperkaya intervensi pengentasan kemiskinan dan merumuskan strategi ke depan. Langkah.
“Perkembangan tingkat kemiskinan yang baik dan signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya,” kata Muhadjir.
Saat ini, diakuinya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan serius.
Ini menilai ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik sebagai tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, lanjutnya, ASEAN perlu mengembangkan agenda pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap potensi krisis dan bencana yang tidak terduga.
Menurutnya, ketahanan energi, ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah dengan memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi terutama bagi kelompok miskin dan rentan (seperti penyandang cacat, lansia serta anak-anak dan perempuan).
“Selain itu, perkuat juga sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” demikian Muhadjir Effendy.
Baca juga: Menteri PMK menyampaikan lima isu yang diusung pada pilar sosial dan budaya ASEAN
Baca juga: Menteri PMK mendorong Deklarasi ASEAN tentang pembangunan keluarga
Baca juga: Pemerintah menyiapkan enam isu prioritas kerja sama sosial budaya ASEAN
Baca juga: PMK Menko mengedepankan pentingnya pilar kerjasama sosial budaya ASEAN
Baca juga: Menteri PMK mendorong Deklarasi ASEAN tentang pembangunan keluarga
Baca juga: Pemerintah menyiapkan enam isu prioritas kerja sama sosial budaya ASEAN
Baca juga: PMK Menko mengedepankan pentingnya pilar kerjasama sosial budaya ASEAN
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2023
