Bangkok (ANTARA News) - PM Thailand Thaksin Shinawatra menyetujui satu rencana perdamaian yang diajukan satu tim tingkat tinggi untuk mengakhiri aksi perlawanan di propinsi-propinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim, kata seorang jurubicara.
Inti rencana perdamaian yang diumumkan oleh Komisi Rekonsiliasi Nasional yang independen itu adalah membentuk satu badan regional yang baru untuk menengahi konflik yang menewaskan 1.300 orang dalam dua tahun terakhir.
Jurubicara pemerintah Surapong Suebwonglee mengatakan PM itu menugaskan deputinya, Chidchai Vanasathidya untuk melaksanakan rencana tersebut.
"Ia menugaskan Chidchai melaksanakan sebagaima mestinya usulan-usulan yang dibuat komisi itu, secepat mungkin," katanya kepada wartawan.
"Tapi PM meminta Chidchai melaporkan kepadanya tentang usulan-usulan yang memerlukan undang-undang baru, karena untuk hal itu pemerintah harus menunggu terbentuknya parlemen baru," katanya seperti dikutip AFP.
Pemilu April lalu gagal menghasilkan sebuah parlemen, dan pemilu baru yang diawasi pengadilan akan diselenggarakan Oktober mendatang.
Komisi Rekonsiliasi Nasional yang dibentuk Maret 2005, mengusulkan satu badan administartif baru untuk mengawasi propinsi-propinsi yang rawan yaitu Patani, Narathiwat dan Yala, sebagai satu jalan untuk menengahi konflik dan memberikan suara lebih besar pada penduduk dalam keputusan-keputusan pemerintah lokal.
Badan yang diusulkan itu sama dengan yang telah dibubarkan Thaksin tidak lama setelah berkuasa tahun 2001. Badan terdahulu itu bertanggung jawab atas peredaan aksi kekerasan di wilayah itu setelah munculnya aksi kekerasan tahun 1970-an.
Thaksin membubarkan badan itu karena memperkirakan bahwa ancaman kerusuhan telah berakhir.
Pemimpin Partai Demokrat yang oposisi dan mendapat dukungan luas di selatan, mengatakan ia mendukung rencana tersebut.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
