Sidoarjo (ANTARA News) - Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta pemerintah pusat segera ikut campur menangani semburan gas dan lumpur di sekitar lokasi pengeboran gas Banjar Panji (BPJ) sumur 1, milik PT Lapindo Brantas di Desa Siring, Sidoarjo, Jatim, karena dampak luapannya sudah sangat parah dan makin tak terkendali.
"Luapan lumpur panas ini sudah sangat parah, dan hingga sekarang masih muncul semburan sekitar satu sampai dua meter. Bahkan, diperkirakan endapan lumpur saat ini sudah mencapai delapan hingga sembilan meter," kata Bupati Sidoarjo saat meninjau kembali lokasi semburan di Desa Siring, Sidoarjo, Kamis.
Semburan gas bercampur lumpur yang terjadi sejak, Senin (29/6) itu, kini makin meluas dan tak terkendali. Luapan lumpur panas yang berbau menyengat itu sudah "menerjang" tiga desa yakni Desa Siring, Kelurahan Renokenongo dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong.
Akibatnya, ratusan hektar sawah, ladang tebu dan puluhan rumah warga rusak, sementara sejumlah perusahaan di sekitar lokasi tidak bisa beroperasi. Luapan lumpur nyaris meluber ke jalan tol Gempol-Surabaya (km 38) yang sudah dibendung.
Warga tiga desa itu kini mulai tak sabar, karena hingga hari ke-12, penanganan teknis yang seharusnya dilakukan PT Lapindo Brantas untuk menghentikan titik semburan lumpur tak membuahkan hasil.
Bupati Win Hendrarso menegaskan kembali bahwa penanganan dampak kebocoran gas yang menimpa tiga desa di wilayahnya (Porong) itu memang menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. Namun, lebih spesifik lagi, penanganan terkait pertambangan, sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Ini tanggungjawab bersama, terutama pemerinatah pusat, karena masalah pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Sidoarjo hanya memberikan satu perijinan berkaitan dengan izin lokasi," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
