Mensos: Olahraga sarana cairkan masalah birokrasi

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa olahraga bisa menjadi sarana untuk mencairkan masalah birokrasi baik bagi instansi maupun lembaga, melalui diskusi secara informal dan santai.

Pernyataan ini disampaikan Risma saat menghadiri sekaligus membuka turnamen tenis meja antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-40 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Di kegiatan informal dan santai seperti ini justru kita bisa menyelesaikan masalah birokrasi, terutama terhadap komunikasi, karena kita selalu di jalur formal dalam menyelesaikan masalah, sehingga yang kita tahu banyak sekali komunikasi yang putus," kata Risma di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa.

Risma mengaku, ini adalah kali kedua Ia menghadiri acara ulang tahun BPKP, untuk itu Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BPKP yang mampu mempersatukan kementerian dan lembaga dalam satu kegiatan positif.

"Ini adalah salah satu cara dari Pak Ateh (panggilan akrab Risma kepada Kepala BPKP) untuk mencairkan suasana," katanya.

Dia juga mengaku telah melakukan sinergi dan komunikasi dengan BPKP sejak menjadi Wali Kota Surabaya, dan tetap bertahan dengan baik hingga dirinya menjadi Mensos.

"Kami erat dengan BPKP, supaya ketika kesalahan sedikit, misalkan ada kesalahan administrasi atau persepsi yang berbeda, itu bisa segera kita selesaikan, supaya nantinya tidak ada temuan-temuan yang bernilai," ujar Dia.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, momen HUT ke-40 ini menjadi sarana untuk kami terus meningkatkan, menjaga dan mengawal akuntabilitas keuangan serta pembangunan di Republik Indonesia.

"Perlu ada sinergi, kolaborasi, kerja sama, dan persamaan persepsi. Kalau sudah cair seperti kata Ibu (Risma) ini, jadi enak untuk menjaganya, tidak ada hambatan, bisa lancar kita mengawalnya, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, dan kegiatan di kementerian-kementerian juga berjalan lancar, bisa bertanggung jawab dengan baik di akhir tahun nanti," tutur Ateh.

Turnamen tenis meja ini diikuti oleh perwakilan 10 instansi dan lembaga yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Badan Keamanan Laut RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, dan BPKP RI.