Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku kesulitan melakukan pencatatan administrasi bantuan bagi korban banjir yang datang dari masyarakat.

"Justru bantuan logistik banjir terbanyak datang dari masyarakat yang jumlahnya bisa dua kali lipat dari anggaran Pemkot Bekasi yang saat ini hanya mengalokasikan Rp200 juta," ujar Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, di Bekasi, Minggu.

Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya datang dari yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemanusiaan, tapi juga dari perorangan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

"Itulah masalahnya. Kami sebagai penyalur bantuan harus memiliki bukti administrasi serah terima bantuan ini. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ada beberapa yang tak terdata," ujarnya.

Dikatakan Ray, pencatatan administrasi bisa dijadikan sebagai laporan kegiatan penanggulangan bencana alam di Kota Bekasi.

Bila laporan tersebut tidak ada, sedangkan kegiatan di lapangan melebihi anggaran yang disediakan pemerintah daerah, kata dia, dikhawatirkan muncul persepsi negatif dari pihak pengawas keuangan daerah.

"Saya sudah instruksikan petugas lapangan agar mencatat sedetail mungkin bantuan yang datang dari masyarakat agar bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut dia, bantuan dari masyarakat itu ada yang berbentuk makanan instan, air bersih, selimut, kompor darurat, popok, sepatu boot, hingga obat-obatan ringan.

"Hingga kini bantuan itu masih kita distribusikan kepada ribuan korban banjir di Kota Bekasi," katanya. (AFR/E001)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013