Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi dan mencermati proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp1,8 triliun.

"Sebab diduga sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa.

Harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp468 juta perekor. Harga anjing Rp150 juta perekor, perahu karet Rp156 juta perunit, laptop Rp28 juta per unit, eksternal hardisk Rp7 juta dan kendaraan SAR darat Rp2,7 miliar per unit, katanya.

"Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit," kata Neta.

Anggaran proyek POPSP itu sendiri diluar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada Nopember 2012 lalu. Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP, katanya.

"IPW mengharapkan KPK secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut "cawe-cawe" dalam proyek ini," kata Neta.

Selain itu proyek senilai Rp1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri, katanya.
(S035)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013