Jumhur melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait informasi yang dia terima menyebutkan ada petugas BNP2TKI yang berperilaku kasar terhadap TKI pada saat pendataan kepulangan.
Jumhur mengatakan, berdasarkan Permenakertrans Nomor 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI Secara Mandiri ke Daerah Asal, ada prosedur bahwa sebelum pulang TKI harus didata di Perwakilan RI di negara penempatan dan sesudah turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta para TKI itu semestinya juga didata lagi di konter khusus kepulangan.
Kepala BNP2TKI menjamin tidak ada satupun petugasnya yang memaksa atau berlaku kasar kepada TKI agar mau digiring di konter pendataan. Petugas meminta agar TKI mau didata karena jika ada masalah seperti majikan yang tidak membayar gaji atau berlaku kasar maka akan cepat ditindaklanjuti.
"Kami sudah melaporkan hal ini ke menteri bahwa ada TKI yang tidak mau didata," katanya.
Ia menegaskan pendataan TKI yang pulang, penting, karena 90 persen TKI masih ingin didata di Balai Pelayanan Kepulangan TKI, Selapajang, Tangerang, lalu diantar hingga ke kampung halamannya dengan angkutan kepulangan TKI.
Jumhur memperkirakan masih banyak orang yang tidak paham akan ketentuan Permenakertrans yang mulai berlaku pada Desember 2012 tersebut. Petugas BNP2TKI, katanya, tetap menjalankan tugas di konter pendataan dan akan melayani TKI mana saja yang ingin menggunakan fasilitas pemulangan yang disediakan BNP2TKI.
Saat inspeksi itu juga ada seorang TKI, Muntik, yang sudah enam tahun bekerja di Arab Saudi menyatakan memilih pulang ke daerah asalnya dengan menggunakan angkutan yang disediakan BNP2TKI karena takut pulang sendiri. (B009/Z002)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013
