"Aksi kekerasan dan gangguan keamanan masih terjadi, oleh karena dalam dua tahun ini tugas dan upaya memelihara keamanan dalam negeri saya tetapkan sebagai prioritas maka hari ini saya mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2013 intinya adalah instruksi untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Tanah Air," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Pemerintah 2013 di Jakarta Convention Centre, Senin.
Kepala Negara mengatakan, meski secara umum kondisi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia sepanjang 2012 lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya, namun di sejumlah daerah masih terjadi konflik antarwarga dan juga gangguan keamanan lainnya.
"Dengan inpres ini situasi keamanan dalam negeri bisa dijaga. Selain Polri dan TNI serta jajaran lain, peran gubernur, bupati dan wali kota sangat besar (dalam penanganan masalah ini-red)," kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan"dengan inpres ini tidak boleh lagi ada keragu-raguan bertindak, tidak boleh ada keterlambatan mengatasi, tidak boleh lagi sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah. Tidak boleh lagi menangani konflik komunal atau aksi ekerasan secara tidak tuntas, jangan simpan bom waktu, selesaikan dengan tuntas."
Inpres tersebut akan dipaparkan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam sebuah sesi di Rapat Kerja Pemerintah 2013 tersebut dihadapan seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang hadir dalam rapat kerja tahunan ini.
Presiden berharap kondisi keamanan dan stabilitas 2013 akan lebih baik, apalagi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014.
"Saya mencatat 2012 lalu negara ktia diwarnai aksi kekerasan benturan sosial dan konflik komunal, termasuk sejumlah aksi terorisme. Berarti keadaan negara ktia, keamanan dalam negeri kita, khususnya kamtibmas tidak terjaga dengan baik. Dari berbagai survei, rakyat menyatakan ketidakpuasan, bahkan ada yang menuduh negara, aparat keamanan melakukan pembiaran."
"Saya sudah beberapa kali mengeluarkan instruksi dan arahan kepada pejabat terkait sungguh menjaga ketertiban masyarakat ini, aksi itu masih terus terjadi," kata Presiden, menegaskan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi membuka rapat kerja pemerintah 2013 di Jakarta Convention Centre yang dihadiri oleh seluruh pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Rapat kerja pemerintah yang berlangsung selama satu hari sejak pagi hingga sore tersebut, mengagendakan pengarahan Presiden yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menko Polhukam mengenai situasi terkini di dalam negeri.
Pada siang hari akan dilangsungkan diskusi panel yang menghadirkan pembicara Ketua KPK, Ketua BPK, Jaksa Agung dan Kapolri terkait upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan pada sesi sore sebelum menutup rapat kerja pemerintah yang berlangsung setiap tahun itu, Presiden Yudhoyono akan memberikan arahan terkait rencana kerja pemerintah 2013.
Saat membuka rapat kerja yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut, Kepala Negara mengatakan rapat kerja ini memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan kerja pemerintah pada 2013.
Kepala Negara juga mengingatkan agar para kepala daerah yang baru saja terpilih atau kembali terpilih untuk masa jabatan kedua melalui pilkada yang berlangsung pada 2012 agar bekerja serius menepati janji kampanye yang diucapkan.
"Pejabat pemerintah yang baru saja terpilih atau terpilih kembali, terutama gubernur, bupati dan wali kota saya ucapkan selamat bergabung. Pesan saya setelah selesai pilkada stop kampanye dan berhenti berjanji karena saatnya kini bekerja keras," kata Presiden.
Rapat kerja pemerintah 2013, juga dihadiri oleh pimpinan TNI dan Polri baik di pusat maupun daerah serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional dan juga pimpinan BUMN serta BUMD.
(P008)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
