"Pemda agar mengoptimalkan pelayanan posyandu guna mendukung upaya penanganan stunting. Di setiap posyandu diharapkan telah tersedia alat antropometri, dan di puskesmas diharapkan tersedia alat USG," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menko PMK mengatakan, dengan adanya alat antropometri dan USG, maka upaya intervensi bisa dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Muhadjir menjelaskan alat antropometri bermanfaat untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran pertumbuhan balita guna deteksi dini kasus stunting.
Baca juga: Menko PMK minta pemda optimalkan TPPS demi target penurunan stunting
Sementara alat ultrasonografi (USG) sangat penting untuk memonitor perkembangan janin selama berada di dalam kandungan.
"Kami berharap alat antropometri di posyandu dioptimalkan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga balita yang stunting dapat terdeteksi. Demikian juga dengan alat USG di puskesmas betul-betul perlu dioptimalkan untuk para ibu hamil. Jika diperlukan setiap bulan ibu hamil bisa memeriksakan kondisi janin di puskesmas agar bisa diketahui kondisinya dan jika ada masalah bisa dilakukan intervensi," katanya.
Menko PMK menambahkan, seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah perlu bergerak cepat mengoptimalkan program strategis guna mempercepat penurunan stunting di Tanah Air.
Baca juga: Pemerintah perkuat program pendampingan terpadu penanganan stunting
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat program pendampingan terpadu dalam rangka mempercepat penanggulangan stunting di Tanah Air.
"Program pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya," kata dia.
Baca juga: Kemenko PMK: Pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan
Agus mengemukakan, 12 provinsi prioritas antara lain Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
