Wartawan ANTARA dari Lahore, Sabtu, melaporkan, tentara, polisi atau anggota milisi bersenjata, tampak bertugas mengawasi pusat-pusat keramaian, hotel dan pusat perbelanjaan di tengah kota berpenduduk sekitar enam juta jiwa tersebut.
Petugas bersenjata juga mengawal rombongan wartawan Indonesia yang berada di Lahore atas undangan pemerintah negara itu. Selain pengawalan berupa kendaraan pemandu (vorreider) yang ditumpangi petugas bersenjata laras panjang, para pengawal berpakaian preman juga ditugaskan untuk mengawal rombongan wartawan yang sedang berbelanja di kawasan Liberty Market, kawasan Gulberg, Lahore.
Para pengunjung yang hendak menikmati wisata kuliner malam di kawasan kota tua Lahore di sekitar benteng Lahore di pusat ibu kota provinsi Punjab itu juga harus meliwati pemeriksaan metal detektor.
Enam wartawan Indonesia yang berada di Pakistan untuk memenuhi undangan pemerintah setempat, bertemu dengan Menlu Hina Rabbani, Dirjen Penerangan dan Penyiaran Samina Parvez sejumlah pejabat keamanan serta melakukan diskusi dengan sejumlah peneliti Institut Riset Kebijakan Islamabad (IPRI) dan meninjau Pusat Deradikalisasi di Swat.
Gubernur Punjab Makhdoom Ahmed Mehmood kepada rombongan wartawan pada hari yang sama juga mengemukakan bahwa persepsi negatif mengenai keamanan yang sudah terbentuk merupakan hambatan utama upayanya menarik investor asing dan juga wisatawan di kota peninggalan kerajaan Mughal yang memiliki berbagai bangunan warisan peninggalan sejarah dan budaya serta juga keindahan alamnya itu.
Sementara itu, situasi keamanan di ibu kota Pakistan, Islamabad juga normal, walaupun tampak juga aparat keamanan berjaga-jaga di hampir setiap bangunan penting seperti di Bandara Benazir Bhuto, kantor-kantor pemerintah, hotel dan rumah makan serta tempat-tempat kerumunan warga lainnya.
Sebagian ruas jalan di dalam kota juga dipasangi barikade terbuat dari beton termasuk jalan menuju Wisma Indonesia yang berlokasi di kawasan Diplomat Enclave, Ramna, Islamabad.
Sejumlah pejabat yang ditemui rombongan wartawan Indonesia, baik pejabat sipil dan militer serta para peneliti IPRI mengeluhkan persepsi negatif yang muncul akibat pemberitaan di media internasional tentang aksi-aksi terorisme dan kekerasan yang terjadi di negaranya.
"Kami negara korban terbesar aksi-aksi teroris," kata Dirjen Layanan Humas Mayjen Asim Saleem Bajwa, sementara Dirjen Kantor Informasi dan Penyiaran Samina Parvez menilai, selain menjadi korban terorisme, Pakistan juga menjadi korban persepsi mengenai buruknya masalah keamanan di negara itu akibat gencarnya pemberitaan tentang aksi-aksi terorisme di negara itu oleh media asing.
Sejauh ini Pakistan menghadapi penyusupan kelompok militan Taliban khususnya dari negara tetangganya, Afghanistan yang memiliki tapal batas sepanjang 2.560 Km, dan untuk memerangi mereka, dalam tiga dekade ini. Pakistan mengorbankan sekitar 7.000 anggota tentara dan polisi, serta sekitar 37.000 warga sipil belum termasuk yang mengalami luka-luka. Beban yang ditanggung Pakistan tidak hanya berupa nyawa tetapi juga kerugian ekonomi dan beban anggaran operasi militer dan menggelar sekitar 150.000 pasukannya.
Namun berkat berbagai operasi militer Pakistan yang dilancarkan sejak 2003 ditambah dengan bantuan pasukan koalisi AS/Nato, kekuatan kelompok militan Taliban sudah hampir tidak berarti dan hanya menyisakan sekitar lima persen dari wilayah yang dulunya di bawah kontrol mereka.
Namun demikian, sulit bagi aparat keamanan untuk mencegah aksi-aksi individu yang dilancarkan oleh teroris yang berbaur dengan warga dan melancarkan serangan secara tiba-tiba.
Aksi-aksi kekerasan memang masih terjadi, dan dalam minggu ini saja tercatat dua kali kejadian yakni aksi bom bunuh diri di luar mesjid aliran Syiah di kawasan Pat Bazar, Distrik Hangu, Provinsi Kheiber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan yang merenggut 26 jiwa dan 56 korban lainnya yang mengalami luka-luka dan sebelumnya penembakan oleh seorang pengendara motor yang merenggut dua orang pengikut Sunni di
Karachi.
Situasi politik Pakistan juga menghangat menjelang pemilu mendatang serta kontroversi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting di negara itu.
Menteri Dalam Negeri Rehman Malik juga mengingatkan tentang adanya laporan intelijen mengenai usaha kelompok elemen tertentu untuk melancarkan aksi terorisme dengan tujuan menganggu stabilitas politik di negara itu.
(N001/Z002)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013
