Penunjukkan surat di Jakarta, Kamis, itu menjadi jawaban atas wacana perubahan fungsi dan tugas Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) melalui revisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, yang rencananya akan digulirkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa KONI, Juni mendatang di Bandung.
"Dengan surat dari IOC ini kami mengharapkan KOI dan KONI bisa bersinergi membangun olahraga nasional tanpa harus melewati wilayah masing-masing," kata Wakil Ketua Umum KOI, Erick Tohir.
Sekretaris Jenderal KOI, Timbul Lubis, memperlihatkan surat berlogo IOC yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, dengan nomor 2012/jpy bertanggal 27 Juni 2012 dan ditujukan kepada Ketua Umum KOI, Rita Subowo.
"Kami ingin mengkonfirmasi, hanya ada satu Komite Olimpiade Nasional yang diakui IOC dan Dewan Olimpiade Asia (OCA) untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu bernama Komite Olimpiade Indonesia," sebagaimana tertulis dalam surat IOC itu.
"Tidak ada organisasi lain di Indonesia yang diperkenankan mengidentifikasi diri sebagai Komite Olimpiade Nasional di wilayah Indonesia," lanjut surat tersebut.
Menurut Tohir, KOI tidak mempermasalahkan ada perubahan apapun di AD/ART KONI, kecuali hal tersebut sudah menyalahi aturan atau bahkan melewati wilayah kerja KOI.
"Yang perlu dicatat adalah apabila perubahan itu mengambil alih atau juga menciptakan dualisme dalam wilayah kerja KOI, itu yang harus diantisipasi," ujar dia.
Sebelumnya, pada Rabu (6/2), Ketua Umum KONI, Tono Suratman, sempat mempertanyakan peran KOI dalam hal pembinaan atlet, sementara komitenya yang tersebar hingga ke kecamatan berperan dalam hal itu. "Aneh mereka (KOI) menentukan berapa banyak atlet yang berangkat, 500? 1.000? Itu angkanya dari mana?," kata pensiunan jenderal bintang dua TNI AD itu.
Dia juga mengklaim, KOI sebetulnya semacam kementerian luar negeri dari KONI, yang mengurusi keperluan hubungan dengan pihak internasional seperti IOC.
(G006/I015)
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013
