Denpasar (ANTARA News) - Aparat kepolisian di Malaysia belakangan ini cukup kewalahan dalam menghadapi arus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke negeri tetangga itu secara ilegal.
"Kita memang cukup kewalahan, tapi terus diupayakan agar bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin mereka lakukan dapat ditekan bahkan dihindarkan," kata Sac II Dato Nur Hasim bin Muhammed, pejabat Polisi Di Raja Malaysia (PDRM), kepada pers di Kuta, Rabu.
Usai pembukaan Rapat Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) Polri-PDRM, Dato Nur Hasim yang ketua delegasi PDRM dalam rapat tersebut, mengatakan, dalam menekan jumlah TKI ilegal yang masuk ke Malaysia, pihaknya bekerja sama dengan jajaran Polri.
Namun demikian, kehadiran TKI ilegal belakangan ini masih menjadi perhatian tersendiri baik oleh aparat kepolisian maupun pemerintah Malaysia, ucapnya.
Senada dengan Dato Nur Hasim, Deops Kapolri Irjen Pol Drs Adang Firman membenarkan kalau pihak terkait di Malaysia cukup dibuat kewalahan oleh masuknya TKI ilegal ke negeri itu.
"Jangankan aparat di Malaysia, Duta Besar kita sendiri juga kewalahan akibat ulah para TKI yang masuk ke negeri orang dengan cara yang tidak sesuai aturan," ucapnya, menandaskan.
Menurut Irjen Adang, itu semua terjadi sebagai akibat munculnya para penyalur tenaga kerja ilegal yang ingin meraup untung secara pribadi.
"Mereka main `telikung` begitu saja. Dan ini yang sekarang menjadi perhatian kita bersama," ujar Deops Kapolri.
Terlepas dari itu, lanjut dia, upaya kerja sama yang selama ini dibina antara Polri dengan PDRM, telah banyak mampu memecahkan dan menangani berbagai persoalan terutama yang menyangkut wilayah perbatasan kedua negara.
Irjen Adang menyebutkan, baik di wilayah perbatasan darat di bagian utara Kalimantan maupun di laut, yakni Selat Malaka, sejauh ini telah dapat diciptakan situasi Kamtibmas yang cukup kondusif lewat kerja sama Polri-PDRM.
Mengingat itu, bentuk kerja sama antar-kepolisian bertetangga ini, dipandang sangat perlu untuk dapat terus ditingkatkan, ujarnya.
Untuk kegiatan rapat TPOK kali ini yang diikuti 26 delegasi Polri dan 12 PDRM, merupakan yang ke-19 setelah setahun sebelumnya dilakukan di Malaysia.
"Rapat bertujuan merumuskan langkah kerja operasi kepolisian yang harus kita lakukan bersama, terutama di seputar daerah berbatasan kedua negara," ujar Adang.
Hadir pada pembukaan rapat yang akan berlangsung selama dua hari itu, Kapolda Bali Irjen Pol Drs Sunarko DA dan sejumlah pejabat teras dari Mabes Polri serta unsur Interpol kedua negara.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
