Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah hanya akan membutuhkan waktu satu tahun.
Penegasan Wapres Jusuf Kalla tersebut diungkapkan saat berpidato pada pertemuan "Consultative Group for Indonesia" (CGI) ke-15 di Jakarta, Rabu.
Menurut Wapres hal tersebut akan dilakukan karena melihat pengalaman penanganan pasca gempa di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) yang hingga kini belum juga selesai dan menyebabkan biaya sangat mahal.
Dalam pidatonya Wapres juga akan mengelola bantuan dari CGI secara transparan. Namun, Wapres tidak menyebutkan berapa nilai bantuan yang diharapkan untuk rehabilitasi di DIY dan Jateng tersebut.
Sebelumnya Wapres juga mengungkapkan gempa di DIY dan Jateng meskipun tidak sebesar Tsunami di Aceh namun dampaknya justru lebih besar.
Saat ini, menurut data yang ada terdapat sekitar 250 sampai dengan 300 ribu rumah yang rusak, dan sekitar 40 ribu orang mengalami luka-luka. Karena itu, tambah wapres diperlukan perawatan kesehatan yang lebih lama dibandingkan di Aceh.
Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP), Wares Jusuf Kalla akan melakukan dua program utama, pertama, terus memberikan bantuan makanan serta keperluan sehari-hari. Dan kedua, melakukan rehabilitasi atas rumah-rumah yang rusak dan ambruk.
Oleh karena itulah, Wapres mengharapkan kerjasama, partisipasi maupun bantuan dari dunia internasional.
Tidak Utang
Saat ditanya wartawan tentang nilai pinjaman yang akan diajukan pemerintah RI kepada CGI, Wapres dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pinjaman yang diajukan.
"Oh tidak pinjam. Siapa bilang akan pinjam," kata Wapres.
Namun, tambah Wapres untuk masalah teknisnya akan dijelaskan oleh Menko Perekonomian Boediono.
Dalam pertemuan CGI ke-15 kali ini, Australia mengalokasikan pinjaman untuk Indonesia sebesar 344 juta dolar Australia, sementara Spanyol sebesar 120 juta ero.
Komitmen kedua negara itu disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara donor yang tergabung dalam "Consultative Group for Indonesia" (CGI).(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
