Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dihadapi para pekerja migran Indonesia.

"Perlu sebuah gerakan dan kepedulian semua pihak untuk mengatasinya. Bersyukur saat ini ada Satgas TPPO, peran semua pihak sangat diharapkan," kata Lestari Moerdijat dalam diskusi daring bertema "Perlindungan TKI Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Lestari, TPPO bukan kriminalitas biasa, tetapi kejahatan kemanusiaan.

"Apalagi konstitusi kita mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PMI yang bekerja di sejumlah negara," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Baca juga: Ditjen Imigrasi tunda keberangkatan 10 ribu WNI untuk cegah TPPO

Namun, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, hingga saat ini masalah pekerja migran terkait TPPO masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Jumlah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dia berpendapat ragam peristiwa terkait kemanusiaan itu semestinya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan untuk mengedepankan aspek perlindungan bagi setiap anak bangsa di mana pun berada.

Baca juga: BP2MI beri penghargaan Polda Jatim atas pengungkapan kasus TPPO

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan TPPO merupakan isu yang tidak berdiri sendiri.

Lembaga yang dipimpinnya, ujar Benny, bukan saja mengawasi penempatan dan perlindungan pekerja migran, melainkan juga berupaya melawan sejumlah kasus TPPO yang terjadi.

Menurut dia, pada 2017, Bank Dunia memperkirakan ada sembilan juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja.

"Saat ini tercatat lebih dari 100 ribu pekerja migran Indonesia mengalami kendala dalam bekerja di luar negeri, yang 90 persennya adalah perempuan,” ujar Benny.

Benny sangat yakin bila para pemangku kebijakan memiliki komitmen yang kuat, Indonesia bisa mengatasi berbagai kasus TPPO yang terjadi saat ini.

Baca juga: BP3MI NTB tangani pemulangan 22 orang perempuan korban TPPO
Baca juga: Lemkapi nilai Satgas TPPO Polri sudah bergerak cepat
Baca juga: BP2MI minta aparat hukum ungkap dan tangkap bandar besar TPPO

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023