Pegawai negeri tersebut mulai meninggalkan kantor masing-masing sejak 11 Februari, untuk memaksa pemerintah menaikkan gaji dan meningkatkan kondisi kerja mereka.
Menyusul perkembangan situasi tersebut, sektor paling penting di negeri itu seperti kesehatan, pendidikan dan penerbangan sipil, berhenti beroperasi pada Rabu.
Sementara itu, menurut laporan, penerbangan ke dalam dan luar negeri dari bandar udara Malawi pada hari itu dibatalkan.
Wartawan Xinhua menyaksikan protes damai tersebut di Ibu Kota Malawi, Lilongwe, tempat ratusan polisi Malawi yang bersenjata berat menjaga pekerja sektor layanan masyarakat yang melancarkan protes agar tetap tenang.
Dengan memakai bendera nasional Malawi, pemrotes di Lilongwe berpawai sejauh lima kilometer ke Capital Hill, tempat mereka menyerahkan petisi berisi 10-pasal kepada para pejabat pemerintah, kata Xinhua.
Presiden Serikat Pegawai Negeri Sipil Malawi (MCSTU) Elia Kamphinda Banda mengatakan di antara ribuan pegawai negeri sipil itu terdapat guru, perawat, dokter, dan dari berbagai departemen serta kementerian.
"Sebagian tuntutan kami ialah pemerintah mesti menyelaraskan gaji pegawai negeri menjadi minimal 75.000MK (sekitar 210 dolar AS) dan gaji pegawai negeri yang memiliki gelar (tingkat profesional) mesti diselaraskan menjadi minimal 186.000MK (sebesar 520 dolar AS)," kata Kamphinda Banda.
Saat ini, pegawai negeri yang digaji paling rendah di Malawi memperoleh 55 dolar AS, sementara pegawai negeri dengan gelar menerima gaji sebesar 180 dolar AS.
Petisi pegawai negeri itu menuntut pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji berdasarkan atas perubahan ekonomi seperti inflasi dan devaluasi.
(C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2013
