Menko Polhukam dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat mengatakan dalam kesedihan dan kemarahan, pemerintah kembali menegaskan pendirian bahwa tak ada aksi kekerasan apapun yang bisa menggeser komitmen untuk menyejahterakan rakyat Papua dan menciptakan perdamaian abadi.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan penyerangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka terhadap anggota TNI di Papua, Kamis (21/2), yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur, yaitu Pratu Wahyu Prabowo, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhan, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojo Wiharjo, dan Praka Wempi. Pemerintah memikirkan santunan terbaik bagi keluarga mereka.
Pemerintah, lanjut Djoko, mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Pemerintah memandangnya sebagai sabotase berbahaya yang ditujukan secara sengaja untuk menghalangi, bahkan menggagalkan inisiatif dan upaya damai yang terus diupayakan bagi Papua.
Bersama-sama dengan warga Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memilih untuk terus mengedepankan upaya-upaya damai, fair, dan jujur, demi mencapai kesepahaman yang adil, bermartabat, dan operasional, serta menjauhi langkah-langkah kekerasan yang eksesif dan di luar hukum. Pendekatan perekonomian dan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus pun harus terus diupayakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin.
Menko Polhukam mengakui ada faksi-faksi di Papua yang pro pada kekerasan, tapi jumlahnya hanyalah sedikit. Mereka menolak jalan demokrasi.
Terhadap mereka yang menggunakan pembunuhan sebagai jalan politik, jenderal yang meraih medali Top Gun itu memastikan langkah-langkah penegakan hukum dilakukan, dengan penggunaan kekuatan yang terukur dan tegas, sesuai dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, semata-mata demi menghentikan penyebaran kekerasan dan demi membuat para pelakunya bertanggung jawab di muka hukum, agar masyarakat di Papua dapat melaksanakan aktivitas sehari- hari dengan aman.
Djoko mengatakan bahwa kehilangan keluarga dalam konflik kekerasan adalah sumber duka yang tak terukur.
"Kita harus makin menguatkan keberpihakan pada jalan damai bagi Papua, pada kegigihan menghentikan kekerasan, dan pada kecendekiaan dalam mencari kesepahaman serta jalan keluar demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan," katanya.
(A029/S024)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
