"Saya kira mumpuni Indonesia ini memegang presidensi ASEAN ini. Maka kita berharap juga agar jajaran terkait, barangkali Kemenko Polhukam ya, yang bisa menginisiasi untuk melakukan kerja sama multilateral regional di ASEAN," kata Arsul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Sebab, kata dia, permasalahan TPPO hanya bisa diberantas secara efektif apabila adanya kerja sama antara otoritas Indonesia dengan otoritas negara lain.
"Otoritas itu tentu terdiri dari dua; pertama, adalah jajaran penegak hukum, baik di dalam maupun di luar negeri, dan yang kedua tentu adalah institusi terkait, seperti Kemenaker baik di sini maupun di sana," ujarnya.
Arsul pun mengatakan bahwa DPR berharap kerja sama multilateral di kawasan ASEAN dalam memberantas TPPO dapat menjadi fokus atensi pada Keketuaan ASEAN 2023.
Baca juga: BKSAP dukung keketuaan Indonesia di ASEAN selesaikan TPPO
Baca juga: Kapolri angkat isu TPPO pada ajang ASEAN SOMTC 2023
Hal tersebut, tambah dia, lantaran kasus-kasus TPPO yang menjerat tenaga kerja Indonesia disalurkan ke sejumlah wilayah di ASEAN, seperti Myanmar hingga Kamboja.
"Kita belum tahu ya mungkin juga ada di negara ASEAN yang lainnya. Jadi kita harapkan kalau itu belum ada maka kerja sama pemberantasan TPPO ini jg menjadi salah satu poin yang harus diatensi lah oleh pemerintah kita untuk mengembangkan kerja sama regional pemberantasan TPPO," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Indonesia memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia merupakan kali kelima, sejak organisasi itu didirikan pada 8 Agustus 1967.
KTT Ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei 2023. Adapun KTT Ke-43 ASEAN akan digelar pada 5-7 September 2023.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.
Baca juga: BP2MI: Perlu pemahaman kerangka hukum sama berantas TPPO di ASEAN
ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023
