"Kita masih ada 700 ribu lagi yang belum bersertifikat, tapi akan kita selesaikan ya, sampai tahun 2025 akan kita selesaikan," kata Rudy Gunawan saat mendampingi kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Kadungora, Garut, Jumat.
Ia menuturkan Kabupaten Garut masih dihadapkan dengan persoalan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mensertifikatkan tanah karena berbagai faktor, termasuk biaya pengurusan.
Pemkab Garut, kata dia, berupaya untuk menyelesaikan masalah sertifikat tanah milik masyarakat sebanyak 700 bidang. Sebelumnya sudah dituntaskan 500 bidang dari total 1,2 juta bidang tanah.
"Di Garut ini dari 1,2 juta (bidang tanah), ada sekitar 700 ribu yang belum tersertifikat, kita ingin tanah bersertifikat," katanya.
Baca juga: BPN Garut serahkan 1.100 sertifikat redistribusi tanah kepada warga
Baca juga: Menkop UKM siap bantu petani Garut pemilik sertifikat tanah
Ia menyampaikan upaya mensukseskan target sertifikat tanah itu salah satunya dengan bantuan meringankan biaya dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi yang pertama kali.
Ia berharap tanah masyarakat yang sudah bersertifikat bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi, selain mendapatkan ketenangan kepemilikan tanah secara legal.
"Kita ingin semua tanah-tanah itu bersertifikat, apalagi nilai jual tanah Garut itu akan naik setelah ada tol," katanya.
Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto ke Garut untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di pelosok daerah.
Mantan Panglima TNI itu datang bersama jajarannya, Jumat sore, disambut unsur pimpinan pemerintah daerah, TNI, dan juga Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro.
Baca juga: Menteri ATR serahkan sertifikat tanah seluas 89,01 hektare di Garut
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2023
