Penghargaan atas capaian tersebut diberikan Kementerian Keuangan dan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb Syafriadi kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono di Banjarmasin, Selasa.
"Penyaluran KUR di Kota Banjarbaru masuk ke dalam fase yang tinggi karena sektor UMKM yang terus menggeliat," ujar Wartono mewakili Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin.
Baca juga: Sigi bantu warga peroleh dana usaha melalui program KUR-Nol persen
Menurut Wartono, geliat sektor UMKM itu membuat banyak pelaku usaha di Banjarbaru mulai tertarik memulai atau mengembangkan bisnis lebih besar sehingga berdampak pada peningkatan KUR.
Wartono menuturkan, banyak pelaku usaha yang mulai mengembangkan bisnis di samping ada yang juga baru memulai usaha dan fenomena itu yang terjadi setelah Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Kalsel.
"Kami berharap, pengembangan usaha atau bisnis yang dilakukan pelaku usaha semakin tumbuh dan berkembang sehingga Banjarbaru semakin maju khususnya melalui sektor UMKM," ungkapnya.
Dikatakan Wartono, Wali Kota berkolaborasi Kementerian Keuangan DJPb Kantor Wilayah Kalsel berkomitmen menyempurnakan regulasi dan skema penyaluran KUR yang efektif kepada masyarakat.
Baca juga: Penerima KUR wajib terdaftar jaminan sosial BPJAMSOSTEK
Dijelaskannya, SIKP memiliki peran penting dalam mendukung program KUR, salah satunya sebagai alat monitoring dan evaluasi penyaluran KUR sehingga bisa tepat sasaran dan membantu masyarakat.
"Penyaluran KUR menjadi bentuk sinergi antara Pemkot Banjarbaru, BUMD, BUMN, dan pemerintah pusat. Kami hanya fokus satu tujuan yakni mendukung pemberdayaan UMKM di Banjarbaru," katanya.
Pewarta: Gunawan Wibisono/Yose Rizal
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2023
