Dari siaran pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis, menyebutkan Komnas HAM tidak mempedulikan pandangan publik, mulai dari organisasi HAM, akademisi/pengajar HAM, tokoh masyarakat, tokoh HAM, para korban serta mengabaikan keberatan dari staf Komnas HAM.
Bahkan, rekomendasi DPR untuk menyelesaikan problem internal di Komnas HAM juga diabaikan. Mereka menyatakan bahwa aspirasi publik tersebut merupakan intervensi.
Rilis tersebut menyatakan proses pemilihan kepemimpinan baru di Komnas HAM merupakan puncak dari dua bulan konflik internal di Komnas HAM yang dipicu oleh usulan pergantian masa kepemimpinan setahun sekali.
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM selama ini terus berupaya untuk memastikan penegakan HAM berjalan dengan mengawal kinerja Komnas HAM, termasuk dengan memberikan masukan tentang masa kepemimpinan di Komnas HAM.
Koalisi mencatat selama dua bulan terakhir, kredibilitas Komnas HAM semakin jatuh karena melalaikan kinerja pokoknya serta seringnya memberikan pandangan tentang HAM yang membingungkan publik.
Menyikapi situasi tersebut, Koalisi mendesak Komnas HAM agar membatalkan keputusan tentang masa kepemimpinan di Komnas HAM, meminta DPR memanggil Komnas HAM untuk mempertanyakan pelaksanaan rekomendasinya, khususnya terkait dengan masa kepemimpinan Komnas HAM.
Selain itu Koalisi juga meminta agar Komnas HAM membuka semua hasil seleksi calon komisioner Komnas HAM 2012-2017, khususnya yang terpilih sebagai komisioner saat ini, karena diduga terdapat anggota Komisioner yang tidak memahami HAM secara benar. Komnas HAM juga diminta agar transparan dalam pelaksanaan mandat dan fungsinya.
(A064)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
