Semarang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersikap netral terkait adanya konflik dualisme kepemimpinan antara Tedjowulan dan Hangabehi di Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum ada titik penyelesaiannya.
"Kita akan netral menyikapi konflik di Keraton Kasunanan Surakarta, karena Forum Silaturahmi Keraton se-Indonesia di Denpasar, Bali, 22-25 Maret 2006 belum bisa mendamaikan pihak yang berkonflik," kata Gubernur Jateng, H. Mardiyanto, di Semarang, Senin.
Menurut dia, terkait bantuan yang diberikan kepada Keraton Surakarta agar tepat sasaran dan diterima yang berhak, maka ditempuh dengan menerbitkan Surat Gubernur Jateng tertanggal 9 Januari 2006 No. 900/00737.
Isi surat antara lain untuk kelancaran pencairan bantuan, agar pihak Kasunanan menunjuk pejabat Keraton Kasunanan yang diberi wewenang menerima bantuan dengan surat bukti kesepakatan penunjukan dari kedua belah pihak yang bersengketa.
Langkah lain yang ditempuh adalah dengan melakukan pendataan kerabat dan abdi dalem yang hasilnya telah disampaikan kepada Gubernur dengan surat dari pihak Tedjowulan tanggal 5 April 2006 No. 009/KSH/III/2006 dan surat Hangabehi tanggal 6 Juni 2006 No. 014.06/SW/P.2/VI/2006.
"Hingga kini kita masih melakukan cek silang terhadap hasil pendataan masing-masing pihak, yakni data dari Tedjowulan dan Hangabehi," katanya.
Ia mengatakan, hasil cek silang akan menjadi dasar pemberian bantuan yang dikhususkan untuk biaya operasional abdi dalem yang pertanggungjawabannya berupa daftar penerimaan dari masing-masing abdi dalem.
Dia berharap konflik dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta segera selesai, sehingga tidak muncul permasalahan yang mengganggu aktivitas Keraton.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
