"Kami merasa dengan tidak ada penghapusan subsidi bbm membuat neraca perdagangan defisit, rupiah bergejolak, sehingga mengganggu perekonomian nasional," ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis.
Sofjan mengatakan, penghapusan subsidi bbm membuat pemerintah lebih leluasa mengalokasikan anggarannya untuk mengembangkan sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Pelaku usaha sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional," kata Sofjan.
Selain itu, lanjut Sofjan, anggaran subsidi juga perlu dialihkan ke sektor pendidikan, mengingat masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.
"Anggaran tersebut akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya, agar keahlian mereka dapat bertambah dan taraf hidup mereka semakin baik," kata dia.
Sofjan menambahkan agar pengalihan anggaran subsidi juga dialokasikan untuk sektor kesehatan dengan membangun dan mengembangkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit daerah.
Menurutnya, penghapusan bbm bersubsidi harus segera diimplementasikan, agar perekonomian nasional kembali membaik.
"Saya usulkan paling lambat 1 April 2013, lebih cepat diterapkan akan lebih baik," ujarnya.
(ANT)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2013
