"Lahan tidur kita banyak. Tinggal membangun saja. Tidak perlu beli tanah lagi," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Justin memperkirakan sedikitnya terdapat 3.000 bidang tanah milik DKI yang bisa digunakan oleh Pemprov DKI ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ribuan bidang tanah itu harus diberdayakan agar tidak hilang dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Pemprov DKI.
Ia menilai, memanfaatkan ribuan bidang tanah tersebut menjadi rusunawa sangat tepat lantaran sampai saat ini masih banyak warga DKI Jakarta yang tinggal di permukiman kumuh.
Baca juga: Pembangunan Kampung Susun Cakung telan dana Rp52 miliar
"Ini mengurangi daerah kumuh, memperbaiki zonasi hunian agar bisa diintegrasikan dengan transportasi umum dan sebagainya," kata dia.
Dengan semakin banyaknya rusunawa, dia yakin permukiman kumuh di DKI Jakarta akan semakin berkurang.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah membangun beberapa rusun secara rutin dari tahun ke tahun.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI menyebutkan pembangunan secara rutin dimulai sejak 2017.
Pada 2017, Pemprov DKI membangun 15 rusunawa senilai Rp2,6 triliun, pada 2018 sebanyak lima rusun (Rp153,3 miliar), 2019 sebanyak tiga rusun (Rp74,8 miliar), 2020 sebanyak 11 rusun (Rp246,4 miliar), 2021 sebanyak 11 rusun (Rp1,5 triliun) dan pada 2022 sebanyak 11 rusun (Rp493,6 miliar).
Baca juga: Pemprov DKI tindak penghuni Rusunawa yang kedapatan memiliki mobil
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2023
