"Negara-negara itu secara tidak proporsional tetap rentan terhadap krisis global dan guncangan eksternal," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dalam agenda High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 di PBB, ia mengemukakan Indonesia mengajukan tiga poin. Pertama, mereformasi arsitektur keuangan internasional agar dapat memberikan akses yang lebih baik bagi negara-negara itu.
Selain itu, lanjutnya, penting pula mendukung negara-negara tersebut dalam mengelola utang. Ini bisa dijalankan melalui inisiatif keringanan utang, restrukturisasi utang, dan strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan.
"Ini akan membuat ruang fiskal negara-negara itu lebih baik, serta mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang," tuturnya.
Kedua, memperkuat bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, khususnya dalam pembangunan manusia.
"Masyarakat, khususnya penduduk muda dan usia kerja, merupakan aset penting guna membangun ketahanan serta memajukan Agenda Pencapaian SDGs 2030," katanya.
Dan ketiga, mempromosikan transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, ini bisa dijalankan melalui perjanjian transfer teknologi, kerja sama negara selatan-selatan, dan kemitraan pemerintah dengan sektor swasta.
"Solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting untuk mendukung lebih lanjut negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan," tuturnya.
Baca juga: Indonesia pamerkan capaian pelokalan SDGs di PBB
Baca juga: Kemendes PDTT: SDGs Desa percepat pencapaian pembangunan
Baca juga: Kemarin UU Kesehatan disahkan, perubahan iklim ancam ketahanan pangan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2023
