“BP3OKP merupakan implikasi dari UU Otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua pada semua sektor. Ini bentuk keberpihakan pemerintah,” kata Hermus di Manokwari, Papua Barat, Senin.
Hermus mengatakan, program-program BP3OKP harus lebih menyentuh aspirasi masyarakat dan lebih baik dibanding Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) atau lembaga-lembaga serupa yang dibentuk pemerintah dengan instruksi presiden sejak pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kita berharap BP3OKP akan lebih jauh lagi mengemban fungsi yang kompetitif untuk memperjuangkan aspirasi dan permasalahan pembangunan di tanah Papua secara komperhensif,” ujarnya.
Hermus mengatakan, eksistensi BP3OKP sebagai penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah pusat harus bisa sebanyak mungkin menampung aspirasi pembangunan di tanah Papua.
“Apalagi BP3OKP beranggotakan 6 orang (tokoh-red) yang mewakili masing-masing provinsi. Untuk di Papua Barat diwakili ibu Irene Manibuy. Bagi saya ini sesuatu yang positif bagi pemerintah,” jelasnya.
Seperti diketahui, dari berita yang dilansir pada laman menpan.go.id, Wakil Presiden (Wapres), mengukuhkan enam Anggota BP3OKP, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat Senin (29/05/2023).
Anggota BP3OKP yang dilantik adalah, Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua; Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan; Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Drs. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
BP3OKP mengemban tiga misi besar pembangunan di tanah Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2023
