Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah seharusnya mampu menekan suku bunga kredit mikro bank-bank BUMN karena mayoritas saham pada perbankan tersebut dimiliki oleh negara.

"Secara teoritis pemerintah seharusnya bisa menekan suku bunga mikro bank-bank BUMN karena pemerintah punya saham di atas 60 persen," kata Kepala Riset Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Rabu.

Dengan mayoritas saham yang dimiliki, menurut dia, seharusnya bank BUMN berjalan sesuai visi pemerintah yang bertujuan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jika ternyata pemerintah tidak mampu mengendalikan perbankan BUMN, menurut dia, maka sebaiknya pemerintah mendirikan bank khusus untuk menyalurkan kredit mikro.

"Kalau pemerintah tidak bisa memaksa mereka, maka pemerintah harusnya mendirikan bank UKM yang targetnya beri bunga murah," katanya.

Menurut dia, kredit sektor UMKM bisa menghasilkan "net interest margin" (NIM) yang tinggi bagi perbankan sehingga menarik minat banyak perbankan untuk terjun ke sektor ini.

Meski demikian, masih tingginya suku bunga kredit mikro, menurut dia, tidak adil bagi pelaku UMKM karena rata-rata mereka taat dalam membayar cicilan."Mereka bayar tepat waktu, masa dikenai bunga yang besar juga? Tidak adil dong," katanya.

(A064/A013)

Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013