“Di 2023, kita mengenalkan kebijakan yang signifikan, yaitu KUR, jadi kalau sebelumnya kita monitor itu banyak heavy di penyaluran, maka dalam konteks 2023 kita juga mempertimbangkan quality dari penyaluran tadi,” kata Ferry dalam acara Peluncuran Hasil Studi Mata Pencaharian Melalui Platform di Perdesaan yang digelar di Jakarta, Selasa.
Ferry menjelaskan, selain Jateng, Jawa Timur menjadi provinsi ke-2 dengan tingkat penyaluran KUR tertinggi mencapai Rp17,71 triliun, diikuti dengan Jawa Barat sebesar Rp13,34 triliun, dan Sulawesi Selatan Rp6,61 triliun.
Secara akumulatif, keseluruhan wilayah Jawa mendominasi tingkat realisasi KUR mencapai Rp59,84 triliun.
Lebih lanjut, secara komposisi penyaluran KUR paling tinggi tercatat pada sektor perdagangan yang mencapai 44,5 persen. Persentase tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 lalu yang tercatat 43,6 persen.
Kemudian komposisi penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan mencapai 30,4 persen.
"Sektor jasa-jasa sebesar 15,5 persen, industri pengolahan 7,5 persen, sektor perikanan tercatat 1,8 persen, serta yang paling kecil pada sektor konstruksi 0,3 persen," ujarnya.
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perlu ada penyesuaian target KUR dengan cara memperhatikan kecukupan anggaran untuk menyelesaikan carry over tagihan subsidi KUR secara bertahap di tahun 2023 dan 2024.
Menko Airlangga menilai pentingnya untuk tetap menjaga kualitas penyaluran KUR dan kepastian proses bisnis penyaluran dengan mempercepat penetapan regulasi yang dibutuhkan.
Baca juga: Menko Airlangga sebut penyaluran KUR capai Rp105,47 T per 30 Juni 2023
Baca juga: Airlangga nilai perlu ada penyesuaian target KUR di tahun ini
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023
