"Penyebabnya, banyak pengusaha pertambangan dan kehutanan kurang bertanggung jawab sehingga merugikan negara dan lingkungan," kata dia, pada kuliah umum di Universitas Bengkulu, Senin.
Ia menjelaskan, di era Orde Baru terjadi eksplorasi minyak dan gas yang berlebihan sehingga generasi kini menanggung beban. Bahkan Indonesia kini sudah keluar dari keanggotaan OPEC karena saat ini sebagai konsumen bukan lagi produsen.
Sementara Era Reformasi, lanjut dia, terjadi eksplorasi berlebih pada pertambangan terutama batu bara sehingga Indonesia mengobral bahan bakar tersebut ke negara lain. Eksplorasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berkepanjangan sehingga perlu segera diatasi.
Ali Masykur juga menjelaskan masalah pokok yang dihadapi negeri ini salah satunya adalah buruknya tata ruang sebagai basis penyelenggaraan pembangunan.
Namun, lanjut dia, tata kelola dan pola pemanfaatan sumber daya alam itu sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
"Hutan-hutan digunduli, gunung-gunung dipangkas, tanah digali dan disingkap untuk kepentingan pertambangan. Akibatnya, daya dukung lingkungan hidup merosot dan Indonesia rentan terhadap panen bencana," kata dia.
Ali Masykur yang per Juni 2013 efektif menjadi Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan BPK se-dunia (working Group on Environmental Audit INTOSAI), menyatakan prihatin terhadap sektor kehutanan dan pertambangan yang merusak lingkungan serta melakukan perbuatan tidak terpuji baik terhadap negara maupun lingkungan.
Pewarta: Triono Subagyo
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
