Washington (ANTARA News) - Pemerintah AS kini memiliki akses ke dalam catatan perbankan internasional sebagai bagian dari program rahasia mereka untuk memotong jaringan finansial untuk para teroris.
Pejabat Departemen Keuangan AS, Kamis, mengatakan mereka menggunakan program "panggilan" untuk memperoleh rekaman data keuangan dari sebuah sistem internasional yang bernama "Swift".
Wakil Menteri Keuangan bidang terorisme dan intelijen keuangan, Stuart Levey, menyebut program "panggilan" itu sebagai "penggunaan otoritas yang legal dan perlu".
"Segera setelah insiden 11/9, pemerintah AS mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah serangan lain ke negara kami," ungkap Dana Perino, Deputi Sekretaris Pers Gedung Putih, Kamis malam. "Salah satu alat paling penting dalam melawan teror adalah kemampuan kami untuk memotong pembiayaan bagi teroris."
Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS mengeluarkan pernyataan terkait program "panggilan rahasia" tersebut, setelah New York Times, Wall Street Journal, dan Los Angeles Times menerbitkan pemberitaan tentang program tersebut dalam situs mereka.
Menurut program yang dimulai segera setelah serangan 11 September 2001, analis kontraterorisme AS menyisir database "swift" untuk menemukan transaksi finansial yang dilakukan oleh tersangka terorisme, menurut harian-harian tersebut.
Mereka mengatakan program tersebut dijalankan oleh CIA dan diawasi oleh Departemen Keuangan AS.
"Swift" atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Masyarakat Jaringan Telekomunikasi Keuangan Interbank Global) adalah sebuah kerjasama internasional yang berbasis di Belgia yang menangani lalu lintas pesan keuangan dari 7.800 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara.
Pemerintah tetap berkeras dengan pengunaan program "panggilan" dengan alasan bahwa program itu sangat vital untuk mengidentifikasi para pemberi dana gerakan terorisme.
"Panggilan kami atas catatan finansial yang berkaitan dengan terorisme dari `Swift` telah membuka jendela yang unik dan kuat untuk masuk ke dalam jaringan operasi mereka," kata Levey, seperti dilansir XFN-Asia.
Dia dan Perino juga mengemukakan adanya kekhawatiran bahwa pengungkapan data publik dari program tersebut lebih dominan daripada upaya pelacakan para teroris.
"Kami menyadari bahwa para teroris memperhatikan strategi kami untuk melawan mereka, dan kini semakin tahu cara kami melawan mereka," kata Perino. "Kami juga tahu mereka beradaptasi dengan metode kami yang semakin menantang intelijen dan penegak hukum kami."
Perino menambahkan, "Pesiden khawatir bahwa New York Times sekali lagi telah mengungkapkan sebuah program rahasia yang bertujuan menyelamatkan penduduk.
Times mengatakan pejabat pemerintah telah meminta harian tersebut untuk tidak mempublikasikan artikel itu.
Executive editor atau Pemred Times mengatakan mereka telah memperhatikan argumen pemerintah, namun tetap mempublikasikan. "Kami tetap yakin bahwa akses luar biasa pemerintah ke data keuangan internasional itu adalah masalah kepentingan publik, meski akan dilakukan secara tertentu."
CIA sendiri menolak untuk berkomentar. Sejak insiden 11/9, CIA telah bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk melacak keberadaan para teroris itu.
Beberapa senator telah mengetahui operasi tersebut, termasuk anggota Komite Dewan Intelijen. Ketua komite Peter Hoekstra menolak bicara saat diminta konfirmasinya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
