"Persoalannya, UU terkait kapal pelayaran cenderung menyerahkan kepada mekanisme pasar. Jadi perusahaan pelayaran silahkan memilih trayek sendiri dan ukuran kapal sendiri," kata Alfred Nasir dalam diskusi "Masa Depan Transportasi Laut di Indonesia" di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut, ujar dia, membuat biaya trayek menjadi dapat tidak sama atau seimbang seperti biaya pengangkutan untuk Surabaya-Merauke adalah sebesar Rp27 juta per TEUs (Twenty feet Equivalent Units), tetapi biaya untuk Surabaya-Jayapura lebih murah atau tepatnya hanya mencapai Rp10 juta per TEUs.
Menurut Alfred, seharusnya ada hal-hal yang tetap dikontrol oleh pemerintah, sehingga berbagai pelabuhan di dalam negeri dapat maju dan tidak tertinggal dengan pelabuhan lainnya di luar negeri.
"Pada tahun 70-an pelabuhan Singapura tidak ada apa-apanya dibanding pelabuhan Tanjung Priok. Tetapi kecepatan pertumbuhan Singapura berbeda sehingga saat ini lebih maju," ucapnya.
Ia berpendapat, Singapura dapat maju karena memiliki rancangan besar yang dibuat oleh Lee Kuan Yew yang benar-benar dibuat dan dilaksanakan dengan baik.
Ia mengingatkan, kriteria untuk mengetahui apakah pelabuhan itu baik atau tidak dapat dilihat kepada dua hal, yaitu terkait jangka waktu lamanya kapal berada di pelabuhan dan jangka waktu lamanya barang berada di dalam pelabuhan itu sendiri.
Pembicara lainnya, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengemukakan, masih banyaknya pungutan tidak resmi dan berbagai keluhan lainnya dari para pengguna jasa kapal pelayaran.
Tulus Abadi mencontohkan, pada saat keberangkatan minim sarana troli, sehingga barang-barang penumpang diambil oleh porter dengan harga yang sangat mahal, begitu pula saat tiba di pelabuhan tujuan.
"Kalau kembali ke paradigma negara maritim, seharusnya sarana dan prasarana transportasi laut benar-benar diperhatikan. Bila dibiarkan seperti sekarang, transportasi laut di Indonesia bisa mati," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Subdit Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Atik Sewaka mengatakan, salah satu kelemahan di sektor transportasi laut antara lain adalah karena masih adanya permasalahan egosektoral masing-masing instansi.
Sedangkan Direktur Operasi PT Pelni, Daniel E Bangonan mengatakan, kesemrawutan yang tidak nyaman antara lain karena sejumlah pelabuhan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia masih merupakan pelabuhan warisan kolonial.
(M040/C004)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
