"Pansus diperlukan terutama untuk menggali informasi dari petinggi Polri dan TNI. Pasalnya, adanya isu saling tuding dalam kasus itu berimplikasi negatif bagi kedua institusi keamanan tersebut," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, akhir pekan lalu.
Selain itu, Saleh menilai walaupun sudah berlangsung seminggu, belum ada tanda-tanda identitas para pelaku bakal terungkap. Kalau dibiarkan berkepanjangan, maka kasus ini bisa semakin rumit dan melebar kemana-mana.
Dia berharap kasus tersebut tidak sampai menimbulkan kesan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak aman untuk membina para narapidana.
"Dengan fungsi pengawasannya, DPR bisa membentuk pansus. Kalau berkenaan dengan isu politik, DPR kelihatannya cepat membentuk pansus. Sementara kalau terkait kasus keamanan, DPR kelihatannya tidak begitu bersemangat," tuturnya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2013
