Makassar (ANTARA News) - Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, mengingatkan para pegelola proyek Bandara Internasional Hasanuddin Makassar untuk tidak melayani tuntutan para pendemo yang meminta ganti rugi tanah yang digunakan untuk proyek tersebut, jika sudah mengganti rugi.
"Sekali itu dipenuhi, maka buyar proyek ini," kata Wapres dalam pertemuan dengan Manajer Proyek Perluasan Bandara Hasanuddin, Waluyo Suroso, di Ruang Galaktika Lapangan Udara (Lanud) Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu.
Pernyataan tegas itu dikemukakan Wapres saat mendengar laporan Waluyo Suroso bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan proyek bernilai Rp560 miliar itu adalah adanya aksi demo warga sekitar proyek.
"Demo apa itu?," tanya Wapres. Lantas, M. Alwi Hamu, selaku Staf Khusus Wapres dan pemilik Harian Fajar Grup Makassar menyahut, "Demo warga yang menuntut ganti rugi tanah yang sudah pernah dibayar."
Wapres pun menyatakan, "Oh, kalau begitu, itu urusan polisi. Masa' tanah yang sudah dibayar mau dituntut lagi. Sekali dipenuhi, maka buyar
proyek ini."
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VII/Wirabuana, Mayjen TNI Arief Budi Sampurno, pun menimpali, "Alasan mereka, harga yang dulu itu terlalu murah, sekarang harga tanah sudah mahal."
Wapres pun menjawab, "Tapi,
kan saat dibayar dulu harganya memang begitu. Lain halnya kalau ganti rugi itu baru mau dibayar sekarang."
Pada Mei 2006, ratusan warga di sekitar Bandara Hasanuddin Maros berulang kali berunjuk rasa ke DPRD dan Kantor Gubernur Sulsel untuk menuntut pembayaran ganti rugi tanah, bahkan mereka sempat menginap di gedung DPRD dan terlibat ketegangan antar-mereka saat akan berlangsung rapat untuk membahas masalah tersebut.
Gubernur Sulsel, M. Amin Syam, menolak membayar ganti rugi, karena urusan ganti rugi tersebut sudah diselesaikan beberapa tahun lalu.
Waluyo Suroso melaporkan, proyek perluasan Bandara Hasanuddin yang sedang berjalan saat ini adalah pembangunan terminal penumpang seluas 51.000 meter persegi yang bisa menampung 71 juta penumpang setiap tahun, pembangunan
taxy-way sepanjang 1,7 kilometer dan lapangan parkir pesawat
(apron) untuk tujuh pesawat.
Dana yang digunakan untuk proyek tersebut, menurut dia, total berjumlah Rp560 miliar yang bersumber dari PT Angkasa Pura I dan mulai dikerjakan akhir 2005, namun tingkat penyelesaian fisik hingga saat ini baru 16,8 persen dan penyerapan dana 12 persen.
Saat ditanya Wapres, kapan proyek ini selesai, Waluyo mengatakan, "Bulan Maret 2007 sudah bisa operasional Pak. Kalau jadwal itu tidak tercapai, saya siap diberhentikan."
Beberapa kendala yang membuat kegiatan proyek selama ini berjalan lambat, katanya, antara lain menunggu eskalasi proyek akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), musim hujan sejak awal tahun 2006, banyaknya batu-batu gunung yang ditemukan di lokasi saat
land clearing, serta masih adanya demo-demo warga yang menuntut ganti rugi lahan.
Sementara itu, Benny Arwantoro selaku Pimpinan Tim Konsulta menambahkan, aksi demo akhir-akhir ini mulai mereda lantaran warga di sekitar proyek tersebut dilibatkan untuk bekerja di proyek. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
