"Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan meminimalisir pelanggaran dalam pemilu, sosialisasi perlu ditingkatkan oleh KPU maupun Bawaslu," ujar Lukman di Jakarta, Rabu.
Menurut dia perlu ada persepsi yang sama antara penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilihan.
Dalam hal ini, lanjut Lukman, peran serta media massa sangat dibutuhkan dalam menyebarluaskan informasi terkait aturan-aturan dalam pemilu.
Keterwakilan perempuan
Sementara itu terkait aturan 30 persen keterwakilan calon anggota legislatif perempuan, Lukman mengatakan PPP sepakat dengan aturan tersebut.
"Terkait keterwakilan perempuan dalam caleg, memang itu adalah norma affirmative action, agar perempuan punya hak yang sama dalam proses politik, PPP mendorong hal itu," ujar Lukman.
Bagi parpol yang yang tidak memenuhinya, ia mengatakan sebaiknya ada sanksi yang diberlakukan sehingga parpol mendorong peran perempuan dalam politik.
Lebih lanjut ia mengatakan, PPP telah hampir memenuhi ketentuan keterwakilan 30 persen caleg perempuan yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
"Kami siap 99 persen, tinggal satu atau dua orang yang perlu dikonfirmasi ulang," ujarnya.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2013
