Sebanyak delapan pimpinan kementerian/lembaga menandatangani MoU tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (PPKSP).
“Ini adalah kesepakatan yang saya tunggu. Sejak saya jadi menteri, saya selalu menerima kasus (kekerasan anak). Dari laporan yang kami terima, kejadian dilakukan saat libur, saat sekolah sepi. Ternyata terjadi rudapaksa dan yang lainnya,” kata Mensos dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Nota kesepahaman ini merupakan wujud semangat kolaborasi kedelapan K/L mengimplementasikan pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan.
Mensos berharap dengan sinergi pemangku kepentingan yang ada bisa segera diwujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan dan aman bagi semua.
Maraknya kekerasan terhadap anak, membutuhkan penanganan bersama. Kompleksitas dan luasnya tantangan yang harus dihadapi, dibutuhkan sinergitas lebih luas. Oleh karena itu, kata Mensos, setelah penandatanganan nota kesepahaman, masih diperlukan kerja sama yang lebih luas lagi.
“Kesepakatan ini sangat baik. Tapi kita masih membutuhkan bantuan dari masyarakat. Saya yakin jika bersama-sama, anak-anak kita akan berada di tempat yang nyaman dan aman di mana pun mereka berada, termasuk di lingkungan satuan pendidikan,” katanya.
Kepada khalayak luas Mensos menyampaikan kiat untuk mencipakan lingkungan yang aman bagi anak.
Mensos meminta semua pihak untuk menganggap anak orang lain sebagai anak sendiri, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, akan tumbuh keinginan untuk menjaga anak.
“Anak-anak kita pun akan selalu terjaga dan tetap aman. Anak saya adalah anak kita semua. Anak orang lain adalah anak kita. Jika berpikir begitu, maka anak kita akan aman di mana pun mereka berada,” katanya.
Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang infklusif, berkebinekaan dan aman untuk semua, Mensos turut tanda-tangani Nota Kesepahaman tentang PPKSP, di Graha Utama Lantai 3, Gedung Ki Hadjar Dewantara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Jumat (4/8).
Selain Mensos, turut hadir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, serta Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu.
Baca juga: KemenPPPA: Anak korban kekerasan di Cimahi kembali sekolah tahun ini
Baca juga: Cegah perundungan, KPAI dorong implementasi UU PLP
Baca juga: Forum Anak: Pelatihan bela diri di sekolah cegah kekerasan seksual
Baca juga: Mensos Risma respons cepat 20 anak alami kekerasan di panti asuhan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2023
