"Menakertrans geram dan meminta kepada Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, sebagai pelaksana operasional agar turun tangan mengevaluasi tingginya bunga dan biaya administrasi tersebut," kata Juru Bicara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, banyak pengaduan terkait bunga pinjaman tinggi yang harus dibayar TKI di Taiwan, khususnya untuk profesi care givers, perawat di panti jompo, dan penatalaksana rumah tangga, yang jumlahnya kini sebanyak 157.403 orang (82 persen) dari total TKI di sana.
"Bunga dan biaya administrasi bank yang harus dibayar TKI Taiwan nilainya abnormal, berkisar antara 39 dan 41 persen, masa cicilan sembilan bulan. Sangat memberatkan TKI. Lembaga pinjaman harusnya memberi solusi, bukan memeras keringat TKI dengan dalih biaya administrasi dan bunga," kata dia.
Sebagai contoh, Bank China Trust mewajibkan TKI membayar Rp27.970.353 untuk pokok pinjaman sebesar Rp19.835.866. Berarti akumulasi bunga dan biaya administrasinya adalah Rp8.132.705 atau sekitar 41 persen dari pokok utang.
Sebagai perbandingan, patokan maksimal bunga kartu kredit dari BI per 2013 saja maksimal 35,4 persen pertahun. "Keterlibatan lembaga pembiayaan itu pasti ditinjau kembali. Buat apa dipertahankan jika merugikan TKI?" ucap Dita.
(E007/M019)
Pewarta: Erafzon Saptiyulda
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013
