BKKBN berhasil mutakhirkan 15,9 juta data keluarga Indonesia

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil memutakhirkan 15.909.901 data keluarga Indonesia tahun 2023 yang berlangsung selama 38 hari sejak 1 Juli hingga 7 Agustus 2023.

 

"Pada Senin, (7/8) pukul 23.59 WIB, pemutakhiran Data Keluarga telah berakhir, dan capaian pemutakhiran data keluarga itu setara 101,38 persen dari yang ditargetkan," kata Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

 

Sukaryo menuturkan, BKKBN telah menyiapkan proses pemutakhiran data keluarga yang didasarkan pada hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) sejak April 2023, dengan bimbingan teknis (bimtek) yang telah dilakukan pada 33 kantor perwakilan BKKBN tiap provinsi.

 

"Pelaksanaannya selama satu bulan, kemudian diperpanjang tujuh hari untuk memberi kesempatan bagi perwakilan yang menghadapi kendala geografis seperti di Papua, karena sasaran pemutakhiran ini juga menjangkau desa-desa terpencil dan harus dipotret kondisinya dalam pemutakhiran data keluarga," ujar dia.

Baca juga: Kepala BKKBN minta akademisi tanah air aktif manfaatkan data keluarga

Adapun data keluarga ini telah dimanfaatkan oleh enam lembaga dan kementerian, salah satunya yakni Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga berisiko stunting secada geospasial.

 

Sementara, perpanjangan waktu pemutakhiran data keluarga 2023 hingga 7 Agustus 2023 memacu semangat bagi tenaga di Kabupaten/Kota dalam memenuhi target KK terdata di daerah masing-masing, seperti di wilayah Papua yang mencakup Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

 

Berdasarkan pantauan dashboard monitoring per 7 Agustus pukul 07.00 WIB, Provinsi Papua yang mendapatkan target sebesar 225.330 KK telah berhasil mendata 190.080 KK (74,44 persen).

 

Meskipun enam kabupaten sudah mencapai target 100 persen, tetapi masih ada enam kabupaten lain yang pencapaiannya di bawah dari 50 persen, seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, Sarmi, Deiyai, Dogiyai, Puncak, dan Mimika.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparai mengatakan bahwa pemutakhiran data keluarga yang dilaksanakan setiap tahun memunculkan beberapa hambatan yang kerap ditemui dan telah diteruskan untuk menjadi pertimbangan di tahun berikutnya.

 

“Pemutakhiran data seperti ini, kalau kita diberi waktu satu bulan itu tidak bisa, minimal lebih dari satu bulan baru kita bisa maksimalkan pemutakhiran data itu. Selain itu, mulai dari pengiriman formulir dari kabupaten ke distrik itu butuh waktu, lalu ada beberapa pemilihan lokus yang tidak ada kader pendatanya karena biaya yang kecil sehingga mereka tidak mau. Ini beberapa kendala di lapangan yang sering ditemui,” kata Nerius.

 

Dari enam kabupaten yang capaiannya di bawah 50 persen, Kabupaten Mimika berada di peringkat paling rendah dengan capaian pendataan sebesar 28,21 persen atau 5.321 KK yang terdata dari target 18.864 KK.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, Hermalina Imbiri, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus memantau kendala yang ditemui oleh petugas di lapangan.

 

“Kami pencapaiannya masih paling jauh dari kabupaten-kabupaten lain. Kami upayakan kalau diberi penambahan waktu, kami bisa menyelesaikan. Kendalanya, tenaga kami terbatas di sini, belum lagi jarak seperti ke Distrik Tembagapura untuk transportasinya, susah untuk dimasuki,” tutur Hermalina.


Baca juga: BKKBN telah mutakhirkan 100 persen data keluarga di IKN
Baca juga: BKKBN gabung dengan CSIRT lindungi keamanan data keluarga